REPUBLIKA.CO.ID, YDNEY -- Perdana Menteri Fiji Sitiveni Rabuka pada Rabu (7/6/2023) mengisyaratkan bahwa negaranya sedang mengkaji ulang hubungan keamanan dengan Cina saat membahas perjanjian kerja sama polisi yang telah berlangsung 10 tahun, yang ditandatangani dengan Beijing.
Selama kunjungan ke Selandia Baru, Rabuka mengutarakan keraguannya untuk menjalin kerja sama yang lebih erat dengan Cina di tengah meningkatnya persaingan Beijing dan Barat untuk mendapatkan pengaruh di Pasifik.
"Jika sistem dan nilai kita berbeda, kerja sama apa yang bisa kami dapat dari mereka?" kata Rabuka dalam konferensi pers di Selandia Baru.
"Kita perlu meninjau kembali sebelum memutuskan apakah kita kembali ke perjanjian itu, atau kita melanjutkannya dengan cara yang pernah kita lakukan pada masa lalu, bekerja sama dengan mereka yang memiliki nilai dan sistem demokrasi yang sama," kata dia.
Sejak menjabat pada Desember, pemerintah koalisi Rabuka menunjukkan kewaspadaannya terhadap hubungan dekat yang dikembangkan Fiji dengan Beijing di bawah pemerintahan sebelumnya yang dipimpin oleh Frank Bainimarama.
Pada Januari, Rabuka mengatakan kepada The Fiji Times bahwa Fiji tidak perlu melanjutkan upaya kerja sama polisi. "Karena sistem demokrasi dan sistem peradilan negaranya berbeda, jadi kami akan kembali ke mereka yang memiliki sistem serupa dengan kami."
Di bawah perjanjian yang ditandatangani pada 2011 antara Kepolisian Fiji dan Kementerian Keamanan Publik Cina, Fiji mengizinkan para petugas polisi Cina ditempatkan di Fiji, sedangkan petugas polisi Fiji diperbolehkan menjalani pelatihan di Cina dalam program keterikatan selama tiga sampai enam bulan, menurut surat kabar lokal.
Pada September 2021, upaya kerja sama polisi antara kedua negara itu mencapai babak baru setelah penunjukan seorang petugas penghubung polisi Cina yang berbasis di Fiji, surat kabar tersebut melaporkan.
Rabuka mengatakan negaranya saat ini sedang berupaya untuk memperkuat hubungan dengan negara-negara yang mempunyai pandangan sama. Fiji akan menyelesaikan perjanjian pertahanan dengan Selandia Baru pekan depan.
Perjanjian tersebut memungkinkan para pejabat pertahanan Selandia Baru untuk terlibat dalam berbagai bidang, termasuk pembangunan kapasitas dan peningkatan keterampilan, pengenalan dengan teknologi baru," kata Rabuka.
Persaingan antara Cina dan Amerika Serikat untuk mendapatkan pengaruh di Indo-Pasifik telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Pada bulan lalu, AS menandatangani pakta pertahanan dengan Papua Nugini, negara Pasifik terpadat yang terletak tepat di utara Australia.
Beberapa bulan lalu, Washington juga membuka kedutaan besar di Kepulauan Solomon dan Tonga setelah Kepulauan Solomon menandatangani pakta keamanan dengan Beijing tahun lalu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika