Jumat 09 Jun 2023 17:34 WIB

Angka Kelahiran Rendah, Jepang akan Umumkan Reformasi Ketenagakerjaan

Pemerintah Jepang melihat dominasi populasi usia tua akan membebani ekonomi.

Orang-orang berjalan melintasi persimpangan Shibuya, Tokyo, Jepang.
Foto: AP/Kiichiro Sato
Orang-orang berjalan melintasi persimpangan Shibuya, Tokyo, Jepang.

REPUBLIKA.CO.ID, TOKYO -- Jepang bertujuan untuk mereformasi undang-undang ketenagakerjaan, memudahkan pasangan untuk bekerja dan berbagi pekerjaan rumah tangga, dalam upaya untuk mencegah penurunan tajam jumlah kaum muda pada 2030-an, kata tiga sumber pemerintah yang mengetahui langsung masalah tersebut.

Perdana Menteri Fumio Kishida mengatakan, populasi Jepang yang menua dengan cepat memiliki kesempatan terakhir untuk membalikkan penurunan kelahiran, yang dapat merugikan pertumbuhan ekonomi dan jaminan sosial, sebelum 2030-an membawa penurunan pangsa kaum muda dalam populasi. Kishida akan mengungkap versi terakhir dari kebijakan pengasuhan anak pada konferensi pers pada 13 Juni.

Baca Juga

"Reformasi ketenagakerjaan akan memungkinkan pekerja untuk memilih gaya kerja yang lebih fleksibel seperti tiga hari libur setiap pekan," kata sumber, yang meminta anonimitas karena mereka tidak berwenang berbicara kepada media, kepada Reuters.

Peraturan lebih lanjut yang akan diadopsi pada fiskal 2024 akan membatasi waktu lembur. Rencana baru ini juga ditujukan bagi mereka yang melakukan perawatan atau menjalani perawatan kesuburan untuk tetap bekerja.

Rencana tunjangan anak menyerukan penghapusan batas penghasilan bagi penerima, sambil mengklarifikasi bahwa tunjangan tersebut tersedia hingga batas waktu 31 Maret setelah mencapai usia 18 tahun, naik dari batas usia 15 tahun sekarang. Rancangan rencana tersebut berupaya untuk lebih memperbaiki jam kerja yang panjang sehingga kedua orang tua dapat berbagi pekerjaan rumah tangga tanpa membebani ibu secara tidak adil.

Pria yang bekerja berjam-jam secara tradisional membentuk sebagian besar tenaga kerja di banyak perusahaan Jepang. Namun, para pendukung reformasi mengatakan hal ini memaksa wanita untuk memikul bagian yang tidak proporsional dari pekerjaan rumah tangga. Pejabat pemerintah tidak dapat segera dihubungi untuk memberikan komentar di luar jam kerja.

 

sumber : Reuters
BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement