Senin 12 Jun 2023 05:52 WIB

Wagner Group Mulai Abaikan Kontrak Kemenhan Rusia

Wagner Group sepenuhnya tunduk pada kepentingan Rusia

Rep: Amri Amrullah/ Red: Esthi Maharani
Wagner Group mulai mengesampingkan penandatanganan kontrak dinas militernya dengan Rusia
Foto: AP
Wagner Group mulai mengesampingkan penandatanganan kontrak dinas militernya dengan Rusia

REPUBLIKA.CO.ID, ISTANBUL -- Kelompok paramiliter tentara bayaran Wagner, yang selama ini telah bertempur di pihak Rusia dalam perang dengan Ukraina pada Ahad (11/6/2023) mulai mengesampingkan penandatanganan kontrak dinas militernya dengan Kementerian Pertahanan negara itu. Hal ini berdasarkan sebuah pernyataan pimpinan Wagner Group dalam sebuah keputusan baru-baru ini.

"Perintah dan keputusan yang dibuat oleh (Menteri Pertahanan Sergey) Shoygu itu berlaku untuk karyawan Kementerian Pertahanan dan personel militer. PMC (perusahaan militer swasta) 'Wagner' tidak akan menandatangani kontrak apa pun dengan Shoygu," kata kepala Wagner Yevgeny Prigozhin dalam sebuah pernyataan di Telegram, dilansir dari Anadolu Agency, Ahad (11/6/2023).

Baca Juga

Prigozhin mengatakan bahwa Grup Wagner mengoordinasikan segala aksi dan tindakannya, hanya dengan para komandan jenderal dan unit. Pihaknya mengakui kelompok ini telah memiliki kapasitas jauh lebih baik, dengan "pengalaman terdalam dan merupakan struktur yang sangat efektif."

"Sayangnya, sebagian besar unit militer Rusia tidak memiliki kemampuan seefisiensi seperti itu, justru karena Shoygu tidak dapat mengelola formasi militer secara normal," katanya.

"Oleh karena itu, fakta bahwa dia menulis dekrit atau perintah hanya berlaku untuk Kementerian Pertahanan dan mereka yang berada di dalam Kementerian Pertahanan," tambahnya.

Namun ia menegaskan bahwa Wagner Group sepenuhnya tunduk pada kepentingan Rusia, di bawah perintah dari pimpinan tertinggi militer. Ia mengatakan bahwa perusahaan itu menjalankan tugas-tugas yang ditetapkan oleh Sergey Surovikin, komandan "operasi militer khusus" Moskow di Ukraina.

Pada hari Sabtu, Shoygu menandatangani sebuah dekrit di mana semua unit yang tidak berada di bawah perintah Kementerian Pertahanan harus menandatangani kontrak dinas militer dengannya sebelum 1 Juli. Dan keputusan dekrit itu ditolak kelompok tentara bayaran ini.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement