REPUBLIKA.CO.ID, BANGKOK -- Pemerintah Thailand akan menjadi tuan rumah pertemuan informal menteri luar negeri junta yang berkuasa di Myanmar pada Ahad (18/6/2023). Namun anggota Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN) menolak pertemuan tersebut.
Junta militer mengutus Menteri Luar Negeri Kamboja Prak Sokhonn akan menghadiri pertemuan itu. Kehadiran itu dikonfirmasi oleh pemerintah Kamboja dalam sebuah pernyataan pada Jumat (16/7/2023).
Namun, anggota ASEAN lainnya telah menolak undangan Thailand untuk hadir dalam pertemuan informal tersebut, termasuk ketua ASEAN tahun ini, Indonesia. Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan mengatakan pada Jumat, terlalu dini untuk terlibat kembali dengan junta di tingkat puncak atau bahkan di tingkat menteri luar negeri.
Pemerintah Vietnam mengatakan menteri luar negerinya tidak akan hadir karena keterlibatan sebelumnya. Malaysia juga tidak akan hadir berdasarkan dua sumber yang mengetahui masalah tersebut. Filipina terlihat tegas berada di kubu yang mengisolasi para jenderal Myanmar. Kementerian Luar Negeri Thailand bungkam tentang negara-negara yang menghadiri pertemuan dua hari di kota resor Pattaya.
Menteri Luar Negeri Thailand Don Pramudwinai telah mengirim surat undangan kepada anggota ASEAN hanya empat hari sebelum rencana dimulai. Wakil juru bicara Kementerian Luar Negeri Natapanu Nopakun mengatakan pada Ahad pagi, bahwa dia tidak memiliki informasi tentang pertemuan tersebut.
Para jenderal Myanmar telah dilarang selama hampir dua tahun dari pertemuan tingkat senior ASEAN. Junta dinilai gagal menghormati kesepakatan untuk memulai pembicaraan dengan pemerintah sipil yang digulingkan yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi.
Tapi Thailand mengundang Menteri Luar Negeri yang ditunjuk junta Myanmar Than Swe ke pembicaraan bersama dengan menteri luar negeri ASEAN yang beranggotakan 10 orang.
Laporan itu pun memunculkan kritik karena inisiatif Thailand itu berisiko melegitimasi pemerintah militer Myanmar. Tindakan itu pun disebut tidak pantas karena berada di luar inisiatif perdamaian resmi ASEAN yang dikenal sebagai "five-point consensus".
Sedangkan pihak lain mempertanyakan alasan Thailand menyerukan pembicaraan sekarang. Padahal negara itu diperkirakan akan memiliki pemerintahan baru pada Agustus setelah koalisi pro-militer dikalahkan habis-habisan dalam pemilu 16 Mei oleh partai-partai progresif dan populis.
Oposisi Pemerintah Persatuan Nasional Myanmar mengutuk inisiatif Thailand. "Mengundang junta tidak sah ke diskusi ini tidak akan berkontribusi pada penyelesaian krisis politik Myanmar," kata kelompok itu dalam sebuah pernyataan pada Sabtu (17/6/2023).
Sebanyak 81 kelompok aktivis Myanmar merilis surat terbuka pada mengutuk acara yang disebut inisiatif rahasia. Mereka mengatakan itu kontradiksi terang-terangan dengan kebijakan ASEAN yang tidak mengundang pejabat junta ke pertemuan tingkat tinggi.
"Kami menuntut pemerintah sementara Thailand membatalkan pertemuan ini segera," kata surat itu.
Sekretaris menteri luar negeri Thailand Nantiwat Samart membela pembicaraan pada Ahad. Dia dikutip di situs web Nation TV berbahasa Thailand mengatakan, Myanmar tidak boleh diisolasi atau disingkirkan dari ASEAN.
Ikuti Whatsapp Channel Republika