REPUBLIKA.CO.ID, YERUSALEM -- Pemerintah zionis nasionalis-religius Israel mengajukan rencana untuk menyetujui izin ribuan pembangunan pemukiman Yahudi di wilayah Tepi Barat, yang telah diduduki, pada Ahad (18/6/2023). Walaupun rencana ini menghadapi banyak tekanan dari Amerika Serikat dan dunia internasional.
Dunia mengecam Israel dan meminta negara ini menghentikan perluasan pemukiman Yahudi, yang dianggap Washington sebagai penghalang perdamaian dengan Palestina. Rencana persetujuan 4.560 unit rumah di berbagai daerah di Tepi Barat, sudah termasuk dalam agenda Dewan Perencanaan Tertinggi Israel yang akan bertemu pekan depan.
Meskipun hanya 1.332 unit pemukiman yang siap untuk persetujuan akhir, namun sisanya masih tetap berproses, di izin awal. "Kami akan terus mengembangkan pemukiman dan memperkuat cengkeraman Israel di wilayah tersebut," kata Menteri Keuangan Bezalel Smotrich, yang juga memegang portofolio pertahanan yang memberinya peran utama dalam administrasi Tepi Barat.
Sebagian besar negara menganggap pemukiman tersebut, dibangun di atas tanah warga Palestina yang direbut Israel dalam perang Timur Tengah 1967, sebagai ilegal. Keberadaan pemukiman tersebut merupakan salah satu masalah mendasar dalam penyelesaian konflik Israel-Palestina.
Palestina ingin mendirikan sebuah negara merdeka di Tepi Barat dan Jalur Gaza dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya. Perundingan damai yang ditengahi oleh Amerika Serikat telah dibekukan sejak 2014.
Sementara itu, sejak mulai menjabat pada bulan Januari, koalisi Perdana Menteri Benjamin Netanyahu telah menyetujui pembangunan lebih dari 7.000 unit rumah baru, yang sebagian besar berada di Tepi Barat. Pemerintahan ini juga mengubah undang-undang untuk membuka jalan bagi para pemukim untuk kembali ke empat permukiman yang sebelumnya telah dievakuasi.
Menanggapi keputusan Israel pada Ahad, Otoritas Palestina - yang menjalankan pemerintahan sendiri secara terbatas di beberapa bagian Tepi Barat - mengatakan akan memboikot pertemuan Komite Ekonomi Bersama dengan Israel yang dijadwalkan pada hari Senin.
Kelompok pejuang Islam Palestina Hamas, yang telah memerintah Gaza sejak tahun 2007, setelah penarikan tentara dan pemukim oleh Israel, mengutuk langkah tersebut. Hamas mengatakan, mereka "tidak akan memberikan (Israel) legitimasi atas tanah kami. Rakyat kami akan menolaknya dengan segala cara."
Sedangkan, kelompok-kelompok pemukim Yahudi menyambut baik pengumuman pembangunan baru tersebut.
"Rakyat telah memilih untuk terus membangun di Yudea dan Samaria dan Lembah Yordan, dan itulah yang seharusnya," kata Shlomo Ne'eman, walikota Dewan Regional Gush Etzion dan Ketua Dewan Yesha, yang menggunakan nama-nama Israel dalam Alkitab untuk wilayah Tepi Barat yang telah diduduki.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
