REPUBLIKA.CO.ID, RAMALLAH -- Otoritas Palestina (PA) akan memboikot pertemuan ekonomi dengan Israel yang dijadwalkan berlangsung pada Senin (19/6/2023), sebagai protes atas rencana pemukiman baru Israel di Tepi Barat.
Sekretaris Eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), Hussein Al-Sheikh mengatakan, langkah ini sebagai protes atas keputusan pemerintah Israel yang mengizinkan Menteri Keuangan garis keras Bezalel Smotrich untuk bertanggung jawab meratifikasi rencana dan proyek pemukiman.
“Kami memutuskan untuk memboikot pertemuan Komite Ekonomi Bersama antara kedua pihak (Israel dan PA)," ujar Al-Sheikh, dilaporkan Middle East Monitor, Ahad (18/6/2023).
Al-Sheikh mengatakan, Otoritas Palestina akan mempelajari sejumlah tindakan dan keputusan lain untuk diterapkan terkait hubungan dengan Israel. Sementara itu, kelompok perlawanan Palestina, Hamas mengutuk pengumuman Israel tentang tender baru untuk membangun sekitar 4.500 unit permukiman di wilayah pendudukan Tepi Barat.
Dalam sebuah pernyataan, Hamas memperingatkan bahwa keputusan Israel akan menyebabkan eskalasi lebih lanjut di wilayah tersebut. Diperkirakan sekitar 700.000 pemukim tinggal di 164 permukiman dan 116 pemukiman liar di Tepi Barat. Di bawah hukum internasional, semua permukiman Yahudi di wilayah pendudukan dianggap ilegal.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
