REPUBLIKA.CO.ID, LONDON -- Menteri senior Inggris Michael Gove pada Ahad (18/6/2023) menggambarkan sebuah video yang menunjukkan sebuah pesta di markas besar Partai Konservatif, partai yang berkuasa di Inggris sebagai hal "mengerikan." Itu dikarenakan video pesta tersebut digelar pada 2020 selama masa karantina wilayah Pandemi Covid-19.
Acara pertemuan yang dianggap melanggar peraturan dan protokol kesehatan ini, terus membayangi pemerintah berkuasa Inggris saat ini. Video tersebut dipublikasikan oleh surat kabar Mirror hanya beberapa hari setelah komite parlemen memutuskan bahwa mantan Perdana Menteri Boris Johnson dengan sengaja menyesatkan anggota parlemen terkait pesta di kantornya, yang melanggar aturan karantina itu.
Klip berdurasi 45 detik ini menunjukkan para pengunjung yang berpesta pada bulan Desember 2020, ketika masyarakat Inggris di London dilarang bersosialisasi di dalam ruangan untuk membantu mencegah penyebaran Covid-19. Dalam klip video itu, memperlihatkan orang-orang minum dan menari-nari.
Yang cukup memprihatinkan ketika dua orang dari mereka yang hadir dalam pertemuan tersebut, sebelumnya telah diperiksa oleh polisi ketika foto-foto itu muncul, sementara keduanya diberi penghargaan oleh PM Johnson dalam daftar pengunduran dirinya pada awal bulan ini.
"Ini mengerikan," kata Gove, menteri perumahan, kepada Sky News. "Saya pikir itu benar-benar tidak beres. Saya hanya ingin meminta maaf kepada semua orang," ujarnya.
Pelanggaran aturan selama karantina wilayah di masa Covid-19, telah membantu lengsernya Johnson, yang meninggalkan jabatannya tahun lalu. Bahkan hal itu masih membayangi Partai Konservatif dan Perdana Menteri Inggris saat ini, Rishi Sunak.
Boris Johnson mengundurkan diri sebagai anggota parlemen pada 9 Juni, beberapa hari sebelum komite hak istimewa - badan kehormatan dewan - mengeluarkan putusan yang memberatkannya. Putusan ini membuka kembali perpecahan dalam partai dan memicu kembali kemarahan publik.
Jajak pendapat menunjukkan bahwa Partai Konservatif, yang berkuasa sejak 2010, tertinggal dari Partai Buruh yang beroposisi sekitar 20 persen. Sementara pemilu berikutnya harus diadakan pada akhir 2024.
Ikuti Whatsapp Channel Republika