REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Setelah tiba di New York pada Selasa (20/6/2023) sore dan mengadakan pertemuan pribadi, Perdana Menteri India Narendra Modi memulai jadwal publiknya pada Rabu (21/6/2023) dengan melakukan sesi yoga secara berkelompok di halaman utara markas PBB. Presiden Majelis Umum PBB Csaba Kőrösi, Wakil Sekretaris Jenderal Amina Mohammed, dan banyak diplomat serta pejabat PBB lainnya dijadwalkan menghadiri acara yoga bersama tersebut.  

Acara yoga bersama ini digelar untuk menghormati Hari Yoga Internasional. PBB menetapkan Hari Yoga Internasional sebagai peringatan tahunan pada 2014 atas desakan Modi.

Kunjungan Modi ke PBB yang dibalut dengan acara yoga adalah pilihan yang cerdas dan simbolis bagi seorang perdana menteri yang telah menjadikan yoga sebagai praktik pribadi dan alat diplomatik. Yoga pertama kali dipraktikkan oleh orang bijak Hindu. Namun, kini yoga telah menjadi salah satu ekspor budaya paling populer di India. Modi telah mempromosikannya dengan penuh semangat sebagai cara yang cukup baik untuk memperluas pengaruh India ke luar negeri.

Modi telah lama mengunggah videonya sedang berlatih yoga di media sosial. Modi terakhir mengunjungi PBB selama Sidang Umum 2021.

Modi dijadwalkan menuju ke Washington pada Rabu malam untuk kunjungan tiga hari yang mencakup pertemuan dengan Presiden Joe Biden, pidato pada pertemuan bersama Kongres dan jamuan makan malam kenegaraan Gedung Putih. Modi juga akan menghadiri agenda makan siang di Departemen Luar Negeri yang diselenggarakan oleh Wakil Presiden Kamala Harris, dan Menteri Luar Negeri Antony Blinken.

AS memandang India sebagai demokrasi terbesar di dunia, dan mitra utama dalam berbagai hal yang mencakup keamanan di kawasan Indo-Pasifik. Sementara itu, India ingin meningkatkan hubungan militer dan perdagangan dengan AS.

Namun, pembela hak asasi manusia mendesak Biden untuk menekan Modi tentang masalah hak asasi manusia. Modi menghadapi kritik atas undang-undang yang mempercepat kewarganegaraan bagi beberapa migran, tetapi mengecualikan Muslim, dan peningkatan kekerasan terhadap Muslim dan agama minoritas lainnya oleh nasionalis Hindu. Termasuk hukuman baru-baru ini terhadap pemimpin oposisi utama India, Rahul Gandhi, karena mengejek nama keluarga Modi. Pemerintah India membela catatan hak asasi manusianya dan menegaskan bahwa prinsip-prinsip demokrasi negara tetap kokoh.

Ikuti Whatsapp Channel Republika