REPUBLIKA.CO.ID, KABUL – PBB mengungkapkan, lebih dari 1.000 warga sipil Afghanistan tewas dalam pengeboman dan kekerasan sejak kelompok Taliban mengambil alih kekuasaan di negara tersebut pada Agustus 2021. Pengeboman terhadap masjid turut menyumbang korban jiwa.
Dalam laporan yang diterbitkan pada Selasa (27/6/2023), Misi PBB untuk Afghanistan (UNAMA) mengungkapkan, antara 15 Agustus 2021 hingga Mei 2023, sebanyak 1.095 warga sipil Afghanistan tewas dan 2.679 lainnya luka-luka. Lebih dari 700 kematian disebabkan oleh alat peledak improvisasi, termasuk bom bunuh diri, yang menargetkan tempat-tempat umum, seperti masjid, pusat pendidikan, dan pasar.
“Angka UNAMA menyoroti tidak hanya kerusakan sipil yang berkelanjutan akibat serangan semacam itu, tetapi juga peningkatan serangan bunuh diri yang mematikan sejak 15 Agustus 2021, dengan jumlah serangan yang lebih sedikit yang menyebabkan lebih banyak korban sipil,” kata UNAMA dalam laporannya.
Menurut UNAMA, lebih dari 1.700 korban, termasuk luka-luka, dikaitkan dengan serangan eksplosif yang diklaim oleh kelompok teroris ISIS. UNAMA mengatakan, meskipun pertempuran bersenjata telah menurun drastis sejak Taliban berkuasa kembali pada Agustus 2021, tapi tantangan keamanan di Afghanistan tetap ada.
Merespons laporan UNAMA, Kementerian Luar Negeri Taliban mengatakan, sebelum mereka kembali berkuasa di negara tersebut, Afghanistan telah menghadapi tantangan keamanan akibat perang selama beberapa dekade. Taliban pun tak membantah bahwa saat ini pemerintahan mereka masih menghadapi hal tersebut.
“Pasukan keamanan Imarah Islam mewajibkan diri mereka sendiri untuk memastikan keamanan warga dan mengambil tindakan tepat waktu untuk mencabut tempat persembunyian para teroris,” ujar Kementerian Luar Negeri Taliban.
Imarah Islam adalah frasa yang digunakan Taliban untuk merujuk pemerintahannya di Afghanistan. Taliban mengatakan, mereka fokus untuk mengamankan Afghanistan dan telah melakukan beberapa serangan terhadap sel-sel ISIS dalam beberapa bulan terakhir.
Sejauh ini belum ada satu pun negara yang mengakui pemerintahan Taliban di Afghanistan. Belum dipenuhinya hak-hak dasar perempuan dan anak perempuan di sana, terutama di bidang pendidikan, menjadi salah satu faktor yang menyebabkan komunitas internasional tak mengakui kepemimpinan Taliban.
Ikuti Whatsapp Channel Republika