REPUBLIKA.CO.ID, MOSKOW -- Yevgeny Prigozhin, pemimpin kelompok tentara bayaran Wagner yang telah berperang dalam beberapa pertempuran paling mematikan dalam invasi Rusia ke Ukraina, berada di Belarusia setelah pemberontakan bersenjata yang gagal melawan Kremlin. Kepastian mengenai keberadaan Prigozhin ini ditegaskan oleh Presiden Belarusia Alexander Lukashenko, Selasa (27/6/2023).
Tindakan pengasingan terhadap pemilik Grup Wagner berusia 62 tahun di Belarusia sebelumnya telah diumumkan oleh Kremlin sebagai bagian dari kesepakatan yang mengakhiri pemberontakan bersenjata singkat di Rusia. "Prigozhin dan beberapa pasukannya akan dipersilakan untuk tinggal di Belarusia 'untuk beberapa waktu' dengan biaya sendiri," kata Presiden Belarusia Alexander Lukashenko.
Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan persiapan sedang dilakukan untuk meminta Wagner agar menyerahkan senjata beratnya kepada militer Rusia. Tidak ada konfirmasi atas langkah Prigozhin itu.
Pihak berwenang Rusia mengatakan Selasa (27/6/2023) pagi bahwa mereka telah menghentikan penyelidikan kriminal atas pemberontakan tersebut dan tidak mengajukan tuntutan terhadap Prigozhin atau pasukannya setelah kesepakatan yang dirundingkan.
Dinas Keamanan Federal, FSB, mengatakan penyelidikan yang dilakukan menemukan bahwa mereka yang terlibat dalam pemberontakan, yang berlangsung kurang dari 24 jam setelah Prigozhin mengumumkannya pada hari Jumat, "menghentikan kegiatan yang diarahkan untuk melakukan kejahatan", sehingga kasus tersebut tidak akan dilanjutkan.
Selama akhir pekan, Kremlin berjanji untuk tidak menuntut Prigozhin dan para tentaranya setelah dia menghentikan pemberontakan pada hari Sabtu, meskipun Putin mencap mereka sebagai pengkhianat dan pihak berwenang bergegas membentengi pertahanan Moskow ketika para pemberontak mendekati ibu kota.
Tuduhan melakukan pemberontakan bersenjata di Rusia dapat dihukum hingga 20 tahun penjara. Prigozhin yang lolos dari tuntutan sangat kontras dengan bagaimana Kremlin memperlakukan mereka yang melakukan protes anti-pemerintah di Rusia, di mana banyak tokoh oposisi mendapatkan hukuman panjang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
