REPUBLIKA.CO.ID, BRUSSELS – Ketua Komite Militer Organisasi Pertahanan Atlantik Utara (NATO) Laksamana Rob Bauer mengakui bahwa serangan balik militer Ukraina terhadap garis pertahanan Rusia adalah operasi yang sangat sulit. Menurut dia, tak mengherankan jika operasi tersebut tidak berkembang cepat.
“Serangan balasan, itu sulit. Orang-orang seharusnya tidak pernah berpikir bahwa ini adalah langkah yang mudah. Ada banyak orang Rusia di Ukraina. Ada rintangan pertahanan yang cukup besar,” kata Bauer kepada awak media, Senin (3/7/2023).
Oleh sebab itu, Bauer tak merasa heran jika militer Ukraina tak mengalami kemajuan signifikan dalam operasinya. “Kita tidak boleh mengomentari Ukraina seperti ‘Mereka harus melaju lebih cepat’ atau 'Mengecewakan, mereka tidak melaju cepat’. Ini sangat sulit, jenis operasi ini,” ucapnya.
Dia menilai, para komandan Ukraina telah mengambil tindakan tepat untuk berhati-hati dalam mencari kelemahan di garis pertahanan Rusia sebab mereka berisiko kehilangan banyak kekuatan dalam serangan penuh.
Bauer mengatakan, NATO percaya militer Rusia akan bangkit kembali dari penyerangan yang dilakukan pasukannya di Ukraina. "Kami akan terus melihat mereka sebagai ancaman serius," katanya.
Dia berpendapat waktu yang dibutuhkan Rusia untuk membangun kembali kekuatan dan pasukannya dapat memberikan ruang bernapas bagi NATO. Proses tersebut diyakini dapat memakan waktu bertahun-tahun. Selagi Rusia menyusun lagi kekuatannya, Bauer mengatakan NATO perlu melakukan semua yang mereka bisa untuk tetap mendukung Ukraina.
“Jika Ukraina kalah dalam perang itu, dan itu bukanlah akhir dari ketidakstabilan. Itu adalah awal dari lebih banyak ketidakstabilan,” ucapnya.
Bauer mengungkapkan, meningkatkan postur NATO membutuhkan uang. Telah diperingatkan sebelumnya bahwa penundaan untuk meningkatkan pengeluaran militer dapat memperlambatnya.
NATO akan menggelar KTT di Vilnius pada pertengahan Juli mendatang. Dalam KTT tersebut, para pemimpin negara anggota NATO diharapkan setuju untuk meningkatkan target pembelanjaan pertahanan mereka menjadi minimal 2 persen dari produk domestik bruto.
Ikuti Whatsapp Channel Republika