REPUBLIKA.CO.ID, MOSKOW – Kremlin telah membantah laporan yang menyebut Presiden Cina Xi Jinping secara pribadi memperingatkan Presiden Rusia Vladimir Putin agar tidak menggunakan senjata nuklir di Ukraina. Financial Times menjadi media yang melaporkan kabar tersebut.

“Tidak, saya tidak bisa mengkonfirmasinya,” ujar Juru Bicara Kremlin Dmitry Peskov saat ditanya tentang apakah dia bisa mengonfirmasi laporan Financial Times, Rabu (5/7/2023).

Dia mengungkapkan, Rusia dan Cina telah merilis pernyataan cukup terperinci tentang isi pembicaraan Putin dengan Xi pasca-pertemuan mereka di Moskow pada Maret lalu. “Inti negosiasi sudah jelas tertuang dalam dokumen yang diadopsi setelah pernyataan itu, jadi banyak informasinya. Segala sesuatu yang lain adalah fiksi,” ujar Peskov.

Dalam laporannya Financial Times mengungkapkan bahwa Xi Jinping sempat memperingatkan Putin agar tidak menggunakan senjata nuklir dalam pertempuran di Ukraina. Hal itu disampaikan Xi ketika bertemu Putin pada Maret lalu. Financial Times menyusun laporannya berdasarkan informasi dari beberapa pejabat Barat dan Cina yang tidak dipublikasikan identitasnya.

Dalam pertemuannya dengan Xi Jinping pada Maret lalu, Putin mengapresiasi rencana perdamaian yang telah disusun dan diterbitkan Cina untuk konflik di Ukraina. “Kami percaya bahwa banyak dari ketentuan rencana perdamaian yang diajukan oleh Cina sejalan dengan pendekatan Rusia dan dapat diambil sebagai dasar penyelesaian damai ketika mereka siap untuk itu di Barat dan di Kiev. Namun, sejauh ini kami tidak melihat kesiapan dari pihak mereka,” ucap Putin 21 Maret 2023 lalu.

Pada peringatan satu tahun perang Rusia-Ukraina pada 24 Februari lalu, Cina merilis dokumen bertajuk merilis dokumen bertajuk China’s Position on the Political Settlement of the Ukraine Crisis. Dokumen itu berisi 12 poin usulan Cina untuk menyelesaikan konflik Rusia-Ukraina.

Ke-12 poin tersebut yakni, menghormati kedaulatan semua negara, meninggalkan mentalitas Perang Dingin, menghentikan permusuhan, melanjutkan pembicaraan damai, menyelesaikan krisis kemanusiaan, melindungi warga sipil dan tahanan perang, menjaga keamanan pembangkit listrik tenaga nuklir, mengurangi risiko strategis seperti penggunaan senjata nuklir dan senjata kimia, memfasilitasi ekspor gandum, menghentikan sanksi sepihak, menjaga stabilitas industri dan rantai pasok, serta mempromosikan rekonstruksi pasca-konflik.

Ikuti Whatsapp Channel Republika