REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Amerika Serikat (AS) dan sekutu-sekutu Baratnya berselisih dengan Rusia dan Iran di Dewan Keamanan PBB. Ketegangan dipicu kemajuan pengayaan uranium Iran dan laporan drone tempur Iran digunakan dalam perang Rusia di Ukraina.
Debat tajam ini terjadi di pertemuan semi-tahunan Dewan Keamanan PBB mengenai implementasi resolusi yang mendukung kesepakatan nuklir Iran tahun 2015 dengan enam negara yang dikenal sebagai Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA). Mantan Presiden AS Donald Trump mengeluarkan Washington dari perjanjian itu tahun 2018 lalu.
Di awal pertemuan Duta Besar Rusia untuk PBB Vassily Nebenzia menuduh Inggris yang saat ini ketua Dewan Keamanan, menggelar "pertunjukan yang dipolitisasi secara terbuka" dengan mengundang Ukraina meski Kiev bukan anggota JCPOA. Ia mendesak pemungutan suara prosedural untuk berpartisipasi dalam pertemuan ini.
Wakil Duta Besar AS Robert Wood membalas dengan menuduh Iran dan Rusia berpartisipasi pengiriman drone yang digunakan di Ukraina tanpa persetujuan Dewan Keamanan. Langkah yang melanggar resolusi tahun 2015.
"Ini masalah hidup atau mati rakyat Ukraina, tidak masuk akal menolak kesempatan Ukraina untuk berbicara dalam pertemuan ini ketika mereka mengalami langsung dampak mengerikan atas pelanggaran Iran terhadap resolusi 2231," kata Wood, Kamis (6/7/2023).
Duta Besar Inggris untuk PBB Barbara Woodward yang memimpin pertemuan ini menggelar pemungutan suara untuk menentukan apakah Ukraina dapat berpartisipasi. Dua belas anggota mengatakan "Ya" sementara Cina dan Rusia memilih "Tidak" dan Mozambik abstain.
AS, Inggris, Prancis dan Ukraina mendesak Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengirim investigator ke Ukraina untuk memeriksa puing-puing drone yang digunakan Rusia untuk menyerang. Mereka bersikeras resolusi 2231 memberi Guterres mandat untuk membuka penyelidikan.
Rusia bersikeras tidak ada wewenang semacam itu dan Nebenzia memperingatkan Sekretariat PBB menentang tindakan semacam itu. Duta Besar Iran untuk PBB Amir Saeid Iravani menambahkan setiap temuan PBB yang ditemukan dari "aktivitas ilegal seperti itu batal demi hukum."
Dalam pengarahannya dengan Prancis, Jerman, Ukraina, Inggris dan AS, Kepala kebijakan politik PBB Rosemary DiCarlo mengatakan telah menerima surat mengenai kekhawatiran pengiriman drone dari Iran ke Rusia. Ia juga menerima foto-foto dan analisa mereka mengenai temuan drone-drone tersebut.
"Sekretariat PBB terus memeriksa informasi yang tersedia," kata DiCarlo tanpa memberi indikasi kapan atau apakah PBB akan membuka penyelidikan.
Di pertemuan tersebut Duta Besar Ukraina untuk PBB Sergiy Kyslytsya mengatakan tercatat sudah lebih dari 1.000 drone diluncurkan ke Ukraina. Ia menambahkan pakar Ukraina dan internasional mengkonfirmasi drone-drone itu berasal dari Iran.
Nebenzia menuduh Ukraina dan Barat menyebarkan informasi palsu dan membantah bukti-bukti yang dipaparkan. Dalam pernyataan bersama, tiga negara anggota JCPOA yakni Inggris, Prancis dan Jerman mengatakan Iran juga melanggar komitmen nuklir dalam JCPOA selama empat tahun.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
