Ahad 09 Jul 2023 18:14 WIB

Respons Aksi Pembakaran Alquran, Houthi Larang Impor dari Swedia

Mendag Houti meminta negara-negara Islam untuk mengikuti langkah yang sama.

Rep: Dwina Agustin/ Red: Andri Saubani
 Demonstran mengangkat tangan dan mengangkat Alquran saat mereka menghadiri protes menentang pembakarannya di Swedia, di Karachi, Pakistan, Ahad (2/7/2023).
Foto: EPA/ SHAHZAIB AKBER
Demonstran mengangkat tangan dan mengangkat Alquran saat mereka menghadiri protes menentang pembakarannya di Swedia, di Karachi, Pakistan, Ahad (2/7/2023).

REPUBLIKA.CO.ID, SANAA -- Gerakan Houthi Yaman telah melarang impor dari Swedia sebagai protes terhadap pembakaran Alquran di Stockholm. Keputusan itu memiliki nilai simbolis dan larangan itu adalah yang paling bisa dilakukan Houthi. 

“Yaman adalah negara Islam pertama yang melarang impor barang-barang Swedia setelah pelanggaran dan penodaan umat Islam paling suci,” kata kantor berita milik Houthi, Al Masirah yang mengutip pernyataan menteri perdagangan Houthi.

Baca Juga

Menteri tersebut menggambarkan impor Swedia menjadi terbatas. Dia juga meminta sesama negara Islam untuk mengikuti langkah yang diambil oleh kelompok yang menguasai bagian utara Yaman.

Salwan Momika merobek dan membakar Alquran di Swedia pada momen hari pertama Idul Adha pada 28 Juni 2023. Tindakan tersebut memicu protes di negara-negara Islam, beberapa di antaranya memanggil utusan Swedia untuk menyuarakan kecaman atas tindakan tersebut.

Swedia mengatakan tidak bisa melarang demonstrasi karena aturan kebebasan berbicara. Menteri Kehakiman Gunnar Strommer mengatakan pekan lalu, pemerintah Swedia sedang memeriksa kemungkinan pembakaran Alquran atau kitab suci lainnya ilegal, karena pembakaran Alquran telah merusak keamanan Swedia.

Peran para pembakar Alquran pun dinilai memprovokasi serangan teroris terhadap negara tersebut. "Dengan latar belakang itu, wajar untuk meninjau situasi hukum," ujar Strommer.

Houthi yang menggulingkan pemerintah yang didukung Arab Saudi dari Sanaa pada akhir 2014  adalah otoritas de facto di Yaman utara. Pemerintah yang diakui secara internasional diwakili oleh Dewan Kepemimpinan Politik (PLC) yang dibentuk dalam naungan Saudi pada tahun lalu. 

sumber : Reuters
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement