REPUBLIKA.CO.ID, VILNIUS -- Turki sepakat mengizinkan Swedia bergabung ke Organisasi Pertahanan Atlantik Utara (NATO). Keputusan ini disampaikan setelah negosiasi tertutup dengan Sekretaris Jenderal Jens Stoltenberg dan pemimpin dua negara menjelang pertemuan NATO di Lithuania.
"Menyelesaikan aksesi Swedia ke NATO merupakan langkah bersejarah yang bermanfaat pada keamanan semua sekutu NATO pada masa kritis," kata Stoltenberg, Senin (10/7/2023) malam.
Dikutip dari Aljazirah, Rabu (12/7/2023) beberapa jam sebelum keputusan Ankara diumumkan, Pemerintah Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden mengumumkan akan melanjutkan pembahasan pengiriman pesawat jet F-16 dengan Kongres. Ini tampaknya merupakan balasan atas keputusan Ankara memberi lampu hijau pada keanggotaan Swedia di NATO.
Terpisah Pentagon mengatakan, Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin membahas peran AS dalam modernisasi militer Turki dengan Menteri Pertahanan Turki Yaser Guler dalam sambungan telepon. Indikasi lain negosiasi kesepakatan pertahanan AS-Turki membantu masuknya Swedia ke NATO.
Ankara ingin membeli F-16 dan memodernisasi alutsista sebagai kompensasi disingkirkannya Turki dari program internasional mengembangkan dan memproduksi F-35 tahun 2019 lalu. Washington mengeluarkan Turki dari program tersebut setelah Ankara membeli sistem pertahanan S-400 dari Moskow.
Hal itu menimbulkan krisis bilateral dua negara dan Washington menjatuhkan sanksi pada Desember 2020 di bidang pertahanan dengan Undang-undang Perlawanan Amerika Pada Musuh Melalui Sanksi atau Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA). Turki negara anggota NATO pertama yang dijatuhi sanksi CAATSA.
Hal ini membuat hak veto Turki pada pengajuan keanggotaan Swedia ke NATO menjadi duri dalam hubungan dengan Barat selama lebih dari satu tahun. Swedia dan Finlandia mengajukan keanggotaan NATO pada Mei 2022 setelah Rusia menginvasi Ukraina pada Februari 2022.
Menurut peneliti senior lembaga riset Middle East Council on Global Affairs, Galip Dalay, keanggotaan Swedia ke NATO bagian dari agenda Turki terhadap Barat terutama pada AS.
"Tampaknya ekspektasi Ankara mendapatkan F-16 dari Washington sudah ada dalam proses ini sejak hari pertama. Namun, Turki juga ingin normalisasi secara keseluruhan dan memperbaiki hubungan dengan negara-negara Uni Eropa dan AS melalui proses Swedia, menggunakannya sebagai patokan," ujar Dalay pada Aljazirah.
Berdasarkan pernyataan bersama yang disampaikan seusai negosiasi pada Senin malam, Swedia sepakat bekerja sama dengan Ankara untuk mengatasi kekhawatiran keamanan melalui pembicaraan trilateral tahunan, termasuk dengan NATO. Pernyataan ini serupa dengan kesepakatan di pertemuan NATO tahun lalu di Madrid.
Swedia menegaskan kembali akan melanjutkan upaya "kontra-terorisme" setelah bergabung dengan NATO. Swedia mengatakan tidak akan memberi bantuan pada kelompok-kelompok pejuang Kurdi dan organisasi yang Turki sebut sebagai "Organisasi Teror Fethullah" yang dituduh dalang kudeta gagal tahun 2016.
Dalay mengatakan, Presiden Turki Reccep Erdogan ingin menjadikan Swedia contoh sebagai pesan pada Barat mengenai kekhawatirannya pada "terorisme."
"Ankara ingin Swedia mengubah undang-undangnya untuk lebih ketat lagi pada terorisme untuk memberi dampak pada sekutu Barat yang lain, mendorong mereka melakukan langkah serupa pada kelompok-kelompok yang Ankara anggap sebagai teroris," ujar Dalay.
Dalay menambahkan, Erdogan juga mendapatkan apa yang ia inginkan mengenai hubungan Turki-Uni Eropa. Dengan menghubungkan isu-isu Ankara dengan blok itu dengan pengajuan keanggotaan Swedia ke NATO.
Dalam pernyataan bersama mengenai tertahannya keanggotaan Turki ke Uni Eropa, Swedia menyatakan dukungan Ankara bergabung ke blok tersebut. Turki sudah menjadi kandidat anggota Uni Eropa sejak 2005 dan negosiasi mengenai hal itu tidak ada kemajuan sejak 2016.
Di pernyataan bersama itu Swedia juga berjanji untuk "dengan aktif membantu" dua bidang yang ingin Ankara tingkatkan: modernisasi Bea Cukai Turki-Uni Eropa dan pembebasan visa.
Ankara mengecam semakin banyak visa warga Turki yang ditolak di kawasan Schengen. Turki mendesak Eropa memberlakukan bebas visa bagi warganya.
Pejabat Uni Eropa mengatakan Turki harus memenuhi kriteria untuk bergabung ke blok tersebut. Mereka juga membantah tidak ada perlakuan berbeda bagi warga Turki.
Sejak 1996 Turki juga berusaha mengubah bea cukai ke Uni Eropa. Blok itu tidak bersedia memulai pembicaraan mengenai isu tersebut meski sudah didesak komunitas perdagangan Turki dan Eropa.
Ikuti Whatsapp Channel Republika