REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Luar Negeri Thailand, Don Pramudwinai bertemu dengan pemimpin Myanmar yang digulingkan Aung San Suu Kyi dalam tahanan pada akhir pekan lalu. Dalam pertemuan itu, dia menyampaikan keterbukaannya untuk terlibat dalam pembicaraan menyelesaikan krisis yang mencengkeram Myanmar.
Don adalah satu-satunya pejabat pemerintah di luar Myanmar yang diketahui telah bertemu dengan Suu Kyi sejak dia ditahan bersama pejabat lain, saat kudeta militer pada 1 Februari 2021. Di hadapan para pejabat negara ASEAN di Jakarta, Don mengatakan bahwa Suu Kyi dalam keadaan sehat.
Don bertemu dan melakukan pembicaraan dengan Suu Kyi selama sekitar satu jam. “Dia mendorong dialog. Jelas kami sedang berusaha menemukan cara untuk menyelesaikan masalah dengan Myanmar," ujar Don.
Kudeta militer dan tindakan keras terhadap perlawanan bersenjata terhadap Suu Kyi menjerumuskan negara ke dalam kekacauan yang mematikan. Pemerintah Barat dan Eropa, termasuk Amerika Serikat, telah memberlakukan sanksi terhadap pemerintah militer Myanmar dan menuntut pembebasan Suu Kyi dan tahanan politik lainnya.
Juru bicara Pemerintah Persatuan Nasional, organisasi oposisi utama Myanmar, Nay Phone Latt mengatakan kepada The Associated Press bahwa informasi tentang pertemuan antara menteri luar negeri Thailand dan Suu Kyi menimbulkan pertanyaan, dan rakyat Myanmar tidak yakin bahwa pertemuan itu benar-benar terjadi.
Suu Kyi menjalani total hukuman 33 tahun penjara setelah dinyatakan bersalah atas serangkaian tuduhan. Para pendukung dan kelompok hak asasi mengklaim tuduhan terhadap Suu Kyi bermotivasi politik.
Masih terlalu dini untuk mengatakan apakah akses langka ke Suu Kyi yang diberikan oleh pemerintah militer Myanmar kepada Don pada akhirnya akan mengarah pada pembicaraan antara ASEAN dan para jenderal yang berkuasa. Pemerintah militer sebelumnya menolak pertemuan dengan utusan khusus ASEAN.
Ketika ditanya apakah dia menganggap pertemuannya dengan Suu Kyi sebagai sebuah terobosan, Don mengatakan hal itu tampaknya merupakan perkembangan yang positif. Don mengatakan, Thailand mendukung pendekatan ASEAN untuk mencari kepatuhan pemerintah militer Myanmar dengan rencana perdamaian lima poin, kata Don.
"Kami ingin melihat penyelesaian damai," ujar Don.
Dua diplomat Asia Tenggara yang terlibat dalam pertemuan di Jakarta mengatakan kepada AP bahwa Thailand mengambil langkah ekstra untuk membantu meredakan krisis karena khawatir eskalasi kekerasan dapat mendorong sejumlah besar pengungsi dari Myanmar ke wilayah Thailand. Kedua diplomat berbicara tanpa menyebut nama karena mereka tidak berwenang untuk membahas masalah sensitif secara terbuka.
Seorang pejabat hukum Myanmar yang berbicara dengan syarat anonim mengatakan, pengacara Suu Kyi pada Rabu (12/7/2023) mengajukan argumen banding ke Mahkamah Agung untuk lima kasus korupsi. Suu Kyi dinyatakan bersalah atas tuntutan tersebut.
Krisis Myanmar menjadi agenda utama pertemuan tingkat menteri ASEAN. ASEAN berada di bawah tekanan internasional untuk mengatasi krisis. Perhimpunan negara-negara Asia Tenggara itu melarang jenderal Myanmar menghadiri pertemuan menteri luar negeri ASEAN di Jakarta. Langkah ini diambil pemerintah militer mengabaikan rencana perdamaian lima poin untuk mengakhiri krisis di Myanmar.
Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi mengatakan, ASEAN akan terus fokus pada rencana perdamaian lima poin. Retno menegaskan, para jenderal Myanmar tidak akan diizinkan kembali ke pertemuan tingkat tinggi ASEAN kecuali mereka secara substansial mematuhi rencana tersebut.
Retno enggan berkomentar saat dimintai tanggapan mengenai pertemuan Don dengan Suu Kyi. Retno justru menyoroti lebih dari 100 keterlibatan yang telah dilakukan Indonesia sebagai pemimpin ASEAN dengan kelompok-kelompok saingan di Myanmar untuk mendorong dialog. Retno mengklaim, hal ini dapat mengurangi ketegangan dan konfrontasi kekerasan di Myanmar.
“ASEAN masih sangat prihatin dan mengecam tingginya angka kekerasan. ASEAN mendesak semua pihak untuk menyelesaikan atau menghentikan tindakan kekerasan, terutama yang mengakibatkan korban sipil dari pengeboman fasilitas umum, termasuk sekolah dan rumah sakit," ujar Retno.
Ikuti Whatsapp Channel Republika