REPUBLIKA.CO.ID, TOKYO -- Penembakan rudal balistik antarbenua (ICBM) oleh Korea Utara (Korut) pada pekan ini dinilai sebagai tindakan yang melanggar berbagai resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Dalam pernyataan bersama Amerika Serikat (AS), Korea Selatan (Korsel), dan Jepang pada Jumat (14/7/2023), tindakan itu mengancam perdamaian dan stabilitas di kawasan itu.
"Ini merupakan pelanggaran yang jelas dan mencolok terhadap berbagai resolusi Dewan Keamanan PBB dan menimbulkan ancaman besar bagi perdamaian dan stabilitas di Semenanjung Korea dan sekitarnya," kata pejabat tinggi asing AS, Korsel, dan Jepang dalam pernyataan bersama.
Rudal ditembakkan dari pantai timur Korut pada Rabu (12/7/2023). Menurut Jepang, ICBM terbang selama 74 menit ke ketinggian 6.000 km dan jangkauan 1.000 km, dalam waktu yang akan menjadi waktu penerbangan terlama yang pernah ada untuk rudal Korut.
Ketiga negara tersebut mendesak Korut untuk menghentikan tindakannya yang melanggar hukum. Mereka meminta Pyongyang untuk meningkat kembali dialog sesegera mungkin.
Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken, Menteri Luar Negeri Jepang Yoshimasa Hayashi, dan Menteri Luar Negeri Korut Park Jin bertemu di sela-sela ASEAN Regional Forum di Jakarta pada Jumat. Blinken menegaskan kembali komitmen kuat AS untuk membela Jepang dan Korsel.
"Pengembangan berkelanjutan kemampuan rudal nuklir dan balistik Korut hanya akan mendukung tekad ketiga negara dan komunitas internasional untuk mencapai denuklirisasi lengkap Semenanjung Korea," kata pernyataan bersama yang dirilis setelah pertemuan tersebut.
Peluncuran itu terjadi setelah keluhan Korut dalam beberapa hari terakhir. Pyongyang menuduh pesawat mata-mata Washington terbang di atas perairan zona ekonomi eksklusifnya. Pyongyang mengutuk kunjungan baru-baru ini ke Seoul oleh kapal selam rudal jelajah bertenaga nuklir Washington dan bersumpah untuk mengambil langkah-langkah sebagai reaksi atas peristiwa-peristiwa itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
