REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING -- Diplomat top Cina Wang Yi mengatakan, hubungan bilateral antara Cina dan India perlu distabilkan. Kedua negara itu berupaya untuk meredakan ketegangan militer di sepanjang perbatasan.
Di sela-sela pertemuan ASEAN di Jakarta, Wang mengatakan kepada Menteri Luar Negeri India Subrahmanyam Jaishankar bahwa dukungan timbal balik antara kedua negara diperlukan. India dan Cina berbagi perbatasan sepanjang 3.800 kilometer. Keduanya terlibat perang singkat namun berdarah di pada 1962.
Sejak 1990-an, hubungan Cina dan India membaik setelah serangkaian perjanjian perbatasan. Cina kini menjadi mitra dagang terbesar kedua India. Namun, kemunduran hubungan kedua negara terjadi pada 2020, ketika 20 tentara India dan empat tentara Cina tewas dalam pertempuran tangan kosong selama bentrokan di perbatasan. Hal ini mendorong kedua militer untuk memperkuat posisi dan mengerahkan pasukan serta peralatan militer dalam jumlah besar.
Beberapa putaran pembicaraan militer dan diplomatik telah membantu meredakan ketegangan antara kedua tentara. Tetapi New Delhi menggambarkan situasi di perbatasan masih rapuh dan berbahaya.
"Cina dan India perlu bekerja ke arah yang sama untuk menemukan solusi atas masalah perbatasan yang dapat diterima kedua belah pihak," kata Wang kepada Jaishankar selama pertemuan mereka pada Jumat (14/7/2023).
"Kedua belah pihak harus saling mendukung dan mencapai hal-hal bersama, daripada saling menjatuhkan atau mencurigai satu sama lain," kata Wang.
Wang mengatakan, India dan Cina seharusnya tidak membiarkan masalah tertentu menentukan hubungan mereka secara keseluruhan. Kedua belah pihak setuju untuk mengadakan putaran pembicaraan tingkat komandan militer tentang masalah perbatasan.
Sejak 2020, New Delhi meningkatkan pengawasan terhadap bisnis Cina. India melarang lebih dari 300 aplikasi Cina, termasuk TikTok. India juga mengintensifkan pengawasan investasi oleh perusahaan Cina.Tentang pembatasan India baru-baru ini terhadap perusahaan Cina, Wang mendesak lingkungan bisnis yang adil, transparan, dan tidak diskriminatif untuk perusahaan Cina.
Ikuti Whatsapp Channel Republika