REPUBLIKA.CO.ID, GAZA -- Penguasa Hamas di Jalur Gaza terancam tidak dapat membayar gaji 50.000 pekerja sektor publik. Hal ini dikarenakan tidak tersedia anggaran, di mana para pejabat setempat menyalahkan penundaan pembayaran gaji bulanan akibat Qatar yang penunda memberikan bantuan pembiayaan.
Qatar, merupakan salah satu negara pendonor bantuan penting bagi daerah kantong Palestina yang miskin. Krisis gaji ini telah memicu kritik yang tidak biasa di media sosial di Gaza, termasuk dari beberapa pegawai Hamas sendiri. Penurunan pendapatan pajak dan lonjakan pengeluaran telah membuat situasi semakin sulit di Gaza.
Sebagian besar dari 2,3 juta penduduk Gaza hidup dalam kemiskinan, dan ekonominya bergantung pada bantuan asing. Qatar telah membayar ratusan juta dolar sejak tahun 2014 untuk proyek-proyek konstruksi. Saat ini Qatar membayar 30 juta dolar per bulan dalam bentuk tunjangan untuk keluarga, bahan bakar untuk listrik, dan untuk membantu membayar gaji sektor publik.
Para pejabat Hamas mengatakan tidak ada bantuan gaji yang diterima sejak lebih dari setengah dari dana sebesar 5 juta dolar AS, untuk mendukung pembayaran gaji bulan Mei. Sampai saat ini diakui pejabat setempat, alasan penundaan itu tidak jelas.
Di Doha, Kantor Media Internasional Qatar tidak segera menanggapi permintaan komentar. "Pemerintah sedang mengalami krisis keuangan yang mencekik dan meningkat, dengan peningkatan defisit yang terus menerus dari bulan ke bulan, yang menyebabkan penundaan gaji bulan ini," kata Awni Al-Basha, wakil menteri yang ditunjuk oleh Hamas, kepada radio Hamas Aqsa.
"Kami sedang melakukan upaya yang signifikan untuk membayar gaji, dan kami berharap dapat melakukannya pada akhir minggu ini," katanya.
"Biaya gaji bulanan Hamas mencapai 125 juta shekel (senilai 34,5 juta dolar AS) per bulan," kata Basha.
Pada Ahad (16/7/2023), Salama Marouf, ketua kantor media pemerintah Hamas, mengatakan bahwa ada juga peningkatan pengeluaran, terutama untuk kementerian kesehatan dan pembayaran utang bank. Ia meminta Qatar untuk meningkatkan hibah gaji menjadi 7 juta dolar AS.
Gaza berada di bawah blokade Israel-Mesir sejak tahun 2007 ketika Hamas, yang menentang perdamaian dengan Israel, mengambil alih kekuasaan. Para pegawai sektor publik belum menerima gaji penuh sejak tahun 2013.
"Dengan 60 persen (dari gaji) kami biasa memenuhi kebutuhan dasar kami di rumah. Apa yang terjadi jika gaji itu dipotong seluruhnya?," kata Mahmoud Al-Farra, seorang karyawan di kantor media pemerintah Hamas.
"Ini merupakan kekecewaan besar."
Beberapa orang menggunakan media sosial untuk mempertanyakan apakah krisis ini benar-benar terjadi. "Kemana perginya pajak yang mereka kumpulkan dan dana bantuan yang masuk ke Gaza?," seorang warga menulis di Facebook.
Ikuti Whatsapp Channel Republika