Moskow: PBB Punya Waktu 90 Hari untuk Normalkan Ekspor Pertanian Rusia

REPUBLIKA.CO.ID, MOSKOW – Pemerintah Rusia mengatakan PBB memiliki waktu 90 hari untuk menormalkan ekspor pertanian negara tersebut. Hal itu disampaikan setelah Moskow memutuskan tak lagi melanjutkan partisipasinya dalam kesepakatan koridor gandum Laut Hitam atau Black Sea Grain Initiative (BSGI).

“Menurut Paragraf 6 Memorandum, perjanjian (BSGI) itu 'akan berlaku selama tiga tahun,' dan jika salah satu pihak (Rusia dan PBB) berniat untuk menghentikan implementasinya, ia harus memberi tahu tiga bulan sebelumnya. Dengan demikian, Sekretariat PBB masih memiliki waktu 90 hari penuh untuk melanjutkan pekerjaannya dalam normalisasi ekspor pertanian Rusia,” kata Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Rusia dalam pernyataan yang dirilis pada Selasa (18/7/2023) malam.

Baca Juga

Rusia turut menuntut agar bank pertaniannya, yakni Rosselkhozbank, disambungkan kembali dengan sistem pembayaran SWIFT. Moskow menyebut tidak ada alternatif lain untuk hal tersebut.

Dalam pernyataannya pada Selasa malam lalu, Kemenlu Rusia juga menuduh Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menutup mata atas serangan teror dan sabotase yang dilakukan Ukraina. “Dengan kedok koridor kemanusiaan dan pengiriman yang dikerahkan sebagai bagian dari Inisiatif Laut Hitam, rezim (Presiden Ukraina Volodymyr) Zelenskyy terus-menerus mencoba menyerang sasaran sipil dan militer Rusia, nyatanya, melanggar 'roh dan isi' perjanjian, yang diketahui menjadi 'pada transportasi yang aman dari biji-bijian dan produk makanan dari pelabuhan-pelabuhan Ukraina’,” ungkapnya mengacu pada serangan ke Jembatan Kerch, Krimea, pada Senin (16/7/2023).

“Sekretariat PBB bahkan tidak menemukan kata-kata belasungkawa sehubungan dengan ini,” tambah Kemenlu Rusia. Ledakan di Jembatan Kerch menewaskan dua orang dan melukai seorang anak.

Masa aktif BSGI telah resmi berakhir pada Selasa (18/7/2023). Bertepatan dengan hari berakhirnya BSGI, Menlu Turki Hakan Fidan telah menghubungi Menlu Rusia Sergey Lavrov untuk membahas kesepakatan tersebut. Turki dan PBB diketahui merupakan mediator dalam BSGI saat kesepakatan itu diteken Rusia serta Ukraina pada Juli 2022. Dalam percakapan via telepon dengan Fidan, Lavrov menjelaskan tentang alasan Moskow menolak memperpanjang BSGI. Pada kesempatan itu pun diungkap bahwa Rusia tak lagi menjamin keamanan lalu lintas maritim di Laut Hitam.