Rusia Peringatkan Risiko Jika Kesepakatan Koridor Gandum Dilanjut Tanpa Partisipasinya

REPUBLIKA.CO.ID, MOSKOW -- Juru Bicara Kremlin Dmitry Peskov memperingatkan risiko tentang dilanjutkannya kesepakatan koridor gandum Laut Hitam atau Black Sea Grain Initiative (BSGI) tanpa partisipasi Rusia. Dia mengingatkan bahwa BSGI sangat dekat dengan zona perang, yang harus dipertimbangkan jika terdapat kesepakatan baru.

"Ini adalah pertanyaan yang membutuhkan tanggapan dari militer kami karena kami berbicara tentang zona yang langsung dekat dengan bidang kegiatan tempur, di mana tanpa jaminan yang sesuai, risiko tertentu muncul. Oleh karena itu, jika ada sesuatu yang harus dikonsep tanpa Rusia, maka risiko ini harus diperhitungkan,” kata Peskov, Selasa (18/7/2023), dikutip Anadolu Agency.

Baca Juga

Peskov mencatat, dia tidak tahun negara mana saja yang siap berurusan dengan risiko semacam itu. "Bahkan jika kita mengambil zona transaksi biji -bijian ini, bukan rahasia bagi siapa pun. Ini adalah fakta yang jelas bahwa zona ini digunakan oleh rezim Kyiv untuk tujuan militer. Ini adalah aspek yang sangat penting yang tidak boleh diabaikan," ucapnya.

Dia menolak tuduhan Menteri Luar Negeri (Menlu) Amerika Serikat (AS) Antony Blinken yang menyebut keputusan Rusia menangguhkan kesepakatan BSGI sebagai langkah tak masuk akal. "Rusia memenuhi kewajibannya dan memperluas kesepakatan ini beberapa kali, terlepas dari kenyataan bahwa ketentuan kesepakatan dengan Rusia ini tidak diterapkan. Dan dalam kasus ini, kita harus menyebut 'tidak masuk akal' posisi negara -negara Eropa," kata Peskov.

Peskov menegaskan, Rusia siap mengkompensasi pengiriman komoditas biji-bijian Ukraina ke negara-negara yang membutuhkan secara gratis. “Sayangnya kita berbicara tentang jumlah yang agak kecil, karena negara -negara termiskin di Afrika menerima paling sedikit dari kesepakatan biji –bijian (BSGI)," ungkapnya.

Masa aktif BSGI telah resmi berakhir pada Selasa (18/7/2023). Bertepatan dengan hari berakhirnya BSGI, Menlu Turki Hakan Fidan telah menghubungi Menlu Rusia Sergey Lavrov untuk membahas kesepakatan tersebut. Turki dan PBB diketahui merupakan mediator dalam BSGI saat kesepakatan itu diteken Rusia serta Ukraina pada Juli 2022.

Dalam percakapan via telepon dengan Fidan, Lavrov menjelaskan tentang alasan Moskow menolak memperpanjang BSGI. Pada kesempatan itu pun diungkap bahwa Rusia tak lagi menjamin keamanan lalu lintas maritim di Laut Hitam.