REPUBLIKA.CO.ID, SEOUL -- Pengadilan tinggi Korea Selatan pada Selasa (25/7/2023) memutuskan menentang pemungutan suara parlemen untuk memakzulkan menteri dalam negeri terkait insiden Halloween yang kelam. Keputusan ini memicu kemarahan dan kekecewaan bagi keluarga korban.
Beberapa keluarga korban yang hadir di persidangan menangis setelah putusan Mahkamah Konstitusi. Dua ibu pingsan dan dilarikan ke rumah sakit dengan ambulans. Sementara polisi berjaga ketat di pengadilan.
Pada Februari, anggota parlemen memilih untuk memakzulkan Menteri Dalam Negeri, Lee Sang-min dan mendesaknya bertanggung jawab atas kegagalan menanggapi lonjakan massa ketika perayaan Halloween.
Padatnya pengunjung di distrik Itaewon, Seoul ketika malam Halloween pada 2022 lalu menyebabkan mereka berdesakan hingga menewaskan 159 orang. Kebanyakan dari mereka adalah kaum muda yang antusias merayakan Halloween setelah pemerintah mencabut pembatasan Covid-19.
"Insiden bencana ini tidak disebabkan dan diperburuk oleh satu penyebab atau orang," kata Lee Jong-seok, seorang hakim di pengadilan.
Lee menambahkan, berbagai lembaga pemerintah tidak dapat menanggapi bencana besar secara terkoordinasi. Pengadilan mengatakan, menteri dalam negeri telah membuat pernyataan yang tidak pantas tentang bagaimana bencana itu terjadi.
Hakim mengatakan, komentar menteri tersebut tidak dapat menjadi dasar untuk pemakzulan. Pengadilan kemudian memutuskan bahwa menteri dalam negeri tidak mengabaikan tugasnya.
"Keputusan itu bulat," kata pengadilan.
Menteri dalam negeri tidak menghadiri sidang tersebut. Dalam sebuah pernyataan yang dirilis Kementerian Dalam Negeri, Lee Sang-min mengatakan, sudah waktunya untuk bersatu dan menghentikan perselisihan politik yang sia-sia atas bencana tersebut.
Sejumlah keluarga korban kerabat dan pendukung berkumpul di depan pengadilan. Mereka meneriakkan kecaman terhadap mahkamah konstitusi yang memberikan kekebalan kepada Lee Sang-min. Choi Sun-mi, ibu dari korban Park Ga-young, mengatakan, putusan itu telah menghancurkan harapan keluarga korban.
"Anak-anak kita, remaja, tinggal di tempat yang bahkan tidak aman untuk dimasuki," kata Choi sambil menahan air matanya.
Presiden Yoon Suk-yeol telah menolak permintaan oposisi agar dia memecat Lee Sang-min. Kantor presiden dan partai yang berkuasa mengecam oposisi menyalahgunakan kursi mayoritasnya di parlemen untuk mendorong pemakzulan.
Sebelum putusan itu, puluhan anggota kelompok sayap kanan berunjuk rasa di luar pengadilan. Mereka menyerukan untuk membatalkan pemakzulan. Mereka menyebut pemakzulan itu sebagai taktik oposisi.
Pada Juni, Majelis Nasional yang dipimpin oposisi memutuskan untuk mempercepat RUU yang ditujukan untuk penyelidikan independen terhadap insiden Halloween yang menelan banyak korban. Distrik Itaewon dikenal sebagai tempat yang menyenangkan dan bebas. Tetapi jalanannya yang sempit dan terjal serta titik akses yang terbatas, telah menjadi titik mematikan bagi para pengunjung saat malam Halloween tahun lalu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
