REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) Kao Kim Hourn memuji perjalanan demokrasi dalam pemilihan umum Kamboja yang berlangsung pada Ahad (23/7/2023).
Kao, yang berkewarganegaraan Kamboja, ikut serta memantau pemilihan anggota Majelis Nasional Badan Legislatif Kamboja yang diselenggarakan oleh Komite Pemilu Nasional (NEC), tulis Sekretariat ASEAN dalam keterangannya, Selasa (25/7/2023).
"Kami sangat berterima kasih kepada NEC atas profesionalisme dan kompetensinya, serta masyarakat Kamboja atas partisipasi aktif dalam pemilu multipartai ini," kata Kao.
Sekretariat ASEAN dalam keterangannya juga menyatakan bahwa pemungutan suara dalam pemilu Kamboja berlangsung damai, tertib, dan tanpa kekerasan.
Partai penguasa pimpinan Perdana Menteri Kamboja Hun Sen kembali merebut mayoritas kursi dalam pemilihan umum tanpa adanya pesaing setelah partai oposisi utama dilarang ambil bagian dalam pemilu itu.
Menurut hasil penghitungan awal pada Senin, Partai Rakyat Kamboja (CPP) pimpinan Hun Sen mendapatkan 120 dari 125 kursi di Majelis Nasional, sedangkan partai royalis FUNCINPEC memenangi lima kursi. Komite Pemilu Nasional diperkirakan merilis hasil resmi pemilu sekitar awal bulan depan.
Saingan berat CPP, Partai Cahaya Lilin, pada Mei lalu dinyatakan tidak boleh mengikuti pemilu oleh Komite Pemilu Nasional karena dinilai cacat administrasi. Pencoretan partai oposisi dari pemilu di Kamboja dipandang sebagai upaya melanggengkan kekuasaan CPP.
Situasi serupa pernah terjadi pada 2018 ketika Mahkamah Agung membubarkan partai oposisi Partai Penyelamatan Nasional Kamboja (CNRP) menjelang pemilu. Saat itu, CPP memenangi semua 125 kursi di Majelis Nasional.
Hun Sen menjabat perdana menteri sejak 38 tahun lalu. Kepemimpinannya di CPP didugasegera berpindah kepada putranya, Hun Manet (45).
Amerika Serikat turut mengomentari pemilu Kamboja yang dinilainya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi karena ada ancaman terhadap partai oposisi untuk berpartisipasi dalam pemilu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika