REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING – Cina akan menggelar latihan militer di Laut Cina Selatan yang dipersengketakan. Latihan tersebut diagendakan berlangsung selama lima hari, dimulai pada Sabtu (29/7/2023) dan berakhir pada Rabu (2/8/2023) pekan depan.
Badan Keselamatan Maritim Cina mengungkapkan, latihan militer bakal mencakup area yang luas, termasuk Kepulauan Paracel dan Tepi Macclesfield. “Kapal-kapal dilarang memasuki area selama pelatihan,” katanya dalam sebuah pernyataan, Jumat (28/7/2023).
Latihan militer Cina diprediksi akan kembali memantik ketegangan di Laut Cina Selatan. Tepi Macclesfield, atol yang sepenuhnya di bawah air terumbu dan beting di timur Paracel, dikelola oleh kota Sansha, Cina. Namun Taiwan juga mengklaim wilayah tersebut. Hubungan Beijing dan Taipei sudah dibekap ketegangan sebelumnya.
Persengketaan klaim di Laut Cina Selatan merupakan salah satu isu prioritas ASEAN. Hal itu karena Malaysia, Filipina, Vietnam, dan Brunei Darussalam terlibat dalam perebutan teritorial atas wilayah perairan strategis tersebut dengan Negeri Tirai Bambu.
Belum lama ini ASEAN dan Cina telah menyepakati Guidelines for Accelerating the Early Conclusion of an Effective and Substantive Code of Conduct (CoC) untuk wilayah Laut Cina Selatan. Pedoman itu diadopsi dalam pertemuan antara para menteri luar negeri (menlu) ASEAN dengan Direktur Komisi Urusan Luar Komite Sentral Partai Komunis Cina Wang Yi di Jakarta, 13 Juli 2023 lalu.
“Tahun ini kita telah menandai beberapa tonggak penting saat kita menyelesaikan Guidelines for Accelerating the Early Conclusion of an Effective and Substantive CoC, menyelesaikan pembacaan kedua Single Draft CoC Negotiating Text, dan memperingati 20 tahun aksesi Cina ke Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia,” ungkap Menlu RI Retno Marsudi saat membuka ASEAN Post Ministerial Conference (PMC) bersama Cina di Hotel Shangri-la, Jakarta.
Sebelumnya ASEAN menyambut kemajuan negosiasi terkait draf tunggal CoC lewat penyelenggaraan ASEAN-China Joint Working Group on the Implementation of the Declaration of Conduct (JWG-DoC) di Jakarta pada 8-10 Maret 2023 lalu. “Kami menyambut inisiatif untuk mempercepat negosiasi CoC, termasuk proposal untuk mengembangkan pedoman untuk mempercepat penyelesaian awal CoC yang efektif dan substantif,” demikian bunyi Chairman Statement of 42nd ASEAN Summit yang dirilis 11 Mei 2023 lalu.
Untuk menangani perselisihan klaim di Laut Cina Selatan, ASEAN dan Cina menandatangani DoC di Kamboja pada November 2002. Deklarasi itu memuat komitmen Cina dan negara-negara ASEAN untuk mematuhi prinsip-prinsip hukum internasional, menyelesaikan sengketa secara damai, dan menahan diri dari tindakan yang dapat meningkatkan eskalasi.
Kemudian pada 2011 Cina dan ASEAN kembali berhasil menyepakati Guideline for the Implementation of the DoC. Kesepakatan tersebut menandai dimulainya pembahasan awal mengenai pembentukan CoC di Laut Cina Selatan.
Fungsinya adalah menghadirkan seperangkat mekanisme atau peraturan tata perilaku untuk negara-negara yang berkepentingan di Laut Cina Selatan. Dengan demikian, potensi pecahnya konflik akibat tumpang tindih klaim dapat diredam. Sejak 2011 hingga saat ini, Cina dan ASEAN masih terus berusaha merumuskan CoC untuk diterapkan di Laut Cina Selatan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
