Pada 27 Maret, Netanyahu sempat menunda amandemen itu  akibat unjuk rasa dan pemogokan yang meluas. Namun, dia mengatakan RUU itu akan ditinjau kembali setelah rancangan anggaran 2023-2024 disetujui pada akhir Mei.

Setelah negosiasi dengan pihak oposisi menemui jalan buntu, pemerintah belakangan memulai kembali proses amandemen itu. Sebagai bagian dari amandemen itu, pemerintah berniat mengajukan RUU tersebut kepada Knesset untuk disetujui lewat pemungutan suara kedua dan ketiga pada 24 Juli.

RUU ini berusaha  menghilangkan pengawasan Mahkamah Agung terhadap pemerintah. Sebagai tanggapan atas perubahan UU kehakiman itu, ribuan warga Israel, termasuk para pilot pesawat tempur, perwira kapal selam dan unit elite lainnya, yang menentang perubahan itu, memutuskan mengundurkan diri dari dinas cadangan sukarela.

Ikuti Whatsapp Channel Republika