REPUBLIKA.CO.ID, OSLO -- Pemerintah Swedia mengatakan pada Selasa (1/8/2023), akan mengambil langkah-langkah untuk melindungi warga. Tindakan ini di tengah meningkatnya kekhawatiran di Swedia dan Denmark bahwa pembakaran Alquran dapat menyebabkan serangan.

Perdana Menteri Swedia Ulf Kristersson dan Menteri Kehakiman Gunnar Stromer akan mengadakan konferensi pers untuk membahas situasi keamanan pada Selasa. Pemerintah Swedia menjelaskan, mereka akan menyajikan langkah-langkah untuk melindungi warga Swedia.

Badan Keamanan dan Intelijen Polisi (PET) Denmark percaya, bahwa pembakaran Alquran telah menyebabkan peningkatan risiko serangan.

Kedua negara telah menyaksikan serangkaian protes dalam beberapa pekan terakhir dengan kitab suci umat Islam dibakar atau dirusak. Aksi ini pun memicu kemarahan di negara-negara Muslim dan menuntut pemerintah Nordik menghentikan pembakaran tersebut.

Lebih banyak aksi pembakaran Alquran yang diizinkan berdasarkan undang-undang kebebasan berbicara. Tindakan terbaru terjadi pada Senin (31/7/2023), ketika pemerintah Swedia dan Denmark sedang mempelajari cara-cara untuk membatasi secara hukum tindakan semacam itu dalam upaya untuk mengurangi ketegangan.

Organisasi Kerjasama Islam (OKI) yang beranggotakan 57 negara mengadakan sesi luar biasa untuk membahas perkembangan terakhir yang mengutuk keras pembakaran Alquran. Pernyataan bersama setelah pertemuan berakhir menegaskan, bahwa mereka meminta negara-negara anggota untuk mengambil tindakan yang tepat, baik politik maupun ekonomi, di negara-negara yang terdapat aksi perusakan dan pembakaran Alquran.

Usai pertemuan OKI tersebut, Menteri Luar Negeri Denmark Lars Lokke Rasmussen dan Menteri Luar Negeri Swedia Tobias Billstrom secara terpisah menulis di X atau Twitter, bahwa mereka akan melanjutkan dialog dengan OKI. Sebelumnya, Billstrom  telah mengirim surat ke 57 negara anggota OKI bahwa pemerintah dengan tegas menentang islamophobia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika