Rabu 02 Aug 2023 18:16 WIB

Gagal Bentuk Pemerintahan, Partai Pemenang Pemilu Thailand Ditendang dari Koalisi

Partai Move Forward yang jadi pemenang pemilu Thailand telah dikeluarkan dari koalisi

Rep: Dwina Agustin/ Red: Esthi Maharani
Partai Move Forward yang merupakan pemenang pemilu Thailand telah dikeluarkan dari koalisi partai-partai yang sedang membentuk pemerintahan berikutnya
Foto: EPA-EFE/RUNGROJ YONGRIT
Partai Move Forward yang merupakan pemenang pemilu Thailand telah dikeluarkan dari koalisi partai-partai yang sedang membentuk pemerintahan berikutnya

REPUBLIKA.CO.ID, BANGKOK -- Partai Move Forward yang merupakan pemenang pemilu Thailand telah dikeluarkan dari koalisi partai-partai yang sedang membentuk pemerintahan berikutnya. Dalam pemilihan umum Mei, Move Forward berhasil memimpin suara dengan partai populis Pheu Thai berada di posisi kedua sehingga berhak untuk menentukan pemerintahan baru Thailand.

"Pheu Thai, dalam konsultasi dengan Move Forward, akan menarik diri dari kerja sama dan akan melanjutkan pembentukan pemerintah dan mencalonkan Srettha Thavisin sebagai perdana menteri," kata partai Pheu Thai.

Baca Juga

Pheu Thai mengatakan, akan mencalonkan seorang pengusaha Srettha Thavisin dalam pemungutan suara parlemen untuk perdana menteri yang dijadwalkan pada Jumat (4/8/2023). Penetapan terbaru ini bertujuan untuk membentuk pemerintahan tanpa Move Forward.

Pemimpin Pheu Thai lainnya Chonlanan Srikaew mengatakan, partainya tidak punya banyak pilihan selain memutuskan hubungan dengan sekutunya dalam menghadapi oposisi konservatif yang tidak dapat diatasi. "Pheu Thai telah mendukung Move Forward dengan kemampuan penuh kami," kata Chonlanan.

Juru bicara Move Forward mengatakan, partai tersebut akan berkomentar setelah anggota parlemennya bertemu pada Rabu (2/8/2023). Move Forward memimpin upaya untuk membentuk pemerintahan berikutnya, karena banyak pemilih menolak lebih dari satu dekade pemerintahan oleh militer dan pemerintah yang didukung militer.

Tapi dua kali usaha pemimpin Move Forward Pita Limjaroenrat dipilih sebagai perdana menteri oleh parlemen diblokir oleh lawan konservatif dan Senat majelis tinggi yang ditunjuk militer. Kondisi ini akibat agenda progresifnya yang dilihat oleh kalangan royalis-militer sebagai ancaman, khususnya janji untuk mengubah undang-undang pasal 112 yang menghukum penghinaan terhadap monarki dengan penjara hingga 15 tahun.

Wakil pemimpin Pheu Thai Phumtham Wechayachai mengatakan, pemerintah yang dipimpin oleh partainya tidak akan mendukung amandemen pasal 112. Namun, partai ini akan fokus pada penyelesaian masalah ekonomi dan politik.

Move Forward menjadi terkenal dengan dukungan dari banyak pemilih muda yang memprotes selama berbulan-bulan terhadap pemerintah yang didukung militer pada 2020. Beberapa ratus pendukung Move Forward berkumpul di Bangkok dengan mobil dan sepeda motor untuk unjuk rasa menentang dikeluarkannya partai tersebut dari upaya membentuk pemerintahan berikutnya.

sumber : Reuters

Dapat mengunjungi Baitullah merupakan sebuah kebahagiaan bagi setiap Umat Muslim. Dalam satu tahun terakhir, berapa kali Sobat Republika melaksanakan Umroh?

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement