REPUBLIKA.CO.ID, RIYADH -- Organisasi Kerjasama Islam (OKI) mengatakan, pelanggaran agresif Israel di Masjid Al-Aqsa memprovokasi umat Islam di seluruh dunia. OKI prihatin dengan upaya pemukim Yahudi yang menyerbu kompleks Masjid Al-Aqsa.
"Pelanggaran (yang sedang berlangsung) di Masjid Al-Aqsa merupakan pelanggaran mencolok terhadap hukum internasional dan penghinaan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap status quo sejarah dan hukum," kata pernyataan OKI, dilaporkan Middle East Monitor, Rabu (2/8/2023)
OKI menggambarkan, serangan terbaru dan penodaan Masjid Al-Aqsa oleh Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben-Gvir, bersama dengan pemukim Israel dan anggota parlemen sebagai tindakan provokatif bagi umat Islam di seluruh dunia. “Itu adalah pelanggaran mencolok terhadap hukum internasional, Konvensi Jenewa dan resolusi legitimasi internasional, dan provokasi perasaan umat Islam," ujar pernyataan OKI.
Ben-Gvir memuji kebijakan kementeriannya dalam mempersenjatai warga Israel. Dia mengatakan, kebijakan untuk mempersenjatai warga Israel telah terbukti ampuh, karena mereka bisa membela diri.
"Saya pikir kebijakan Kementerian Keamanan Nasional untuk mendistribusikan senjata ke sebanyak mungkin warga adalah kebijakan penting yang telah terbukti. Kebijakan ini memungkinkan warga untuk membela diri dan rakyat Israel," kata Ben-Gvir kepada wartawan.
Sebelumnya Kementerian Kesehatan Palestina mengumumkan kematian seorang pemuda yang diidentifikasi sebagai Muhannad Al-Mazra'a yang berusia 20 tahun oleh pasukan pendudukan Israel di timur Yerusalem. Al-Mazra'a adalah penduduk KKotaota Al-Eizariya, yang tanahnya telah disita untuk membangun pemukiman ilegal Maale Adumim.
The Israeli Broadcasting Corporation mengatakan, Al-Mazra'a memiliki izin kerja dari otoritas pendudukan Israel. Dia menyamar sebagai satpam dan menembak pemukim ilegal, kemudian mencoba melarikan diri sebelum ditembak hingga meninggal dunia. Lima pemukim terluka dalam serangan itu, sementara satu orang mengalami luka serius.
Ikuti Whatsapp Channel Republika