Kamis 03 Aug 2023 09:22 WIB

Veteran LGBT di AS Tuntut Departemen Pertahanan dan Urusan Veteran

Tuntutan ini diajukan ke pengadilan federal di New York dan Boston.

Rep: Rizky Jaramaya/ Red: Nidia Zuraya
Departemen Pertahanan Amerika Serikat di Pentagon
Foto: wikipedia
Departemen Pertahanan Amerika Serikat di Pentagon

REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Para veteran Amerika Serikat (AS) menuntut Departemen Pertahanan dan Departemen Urusan Veteran karena mempersulit layanan perawatan infertilitas bagi veteran LGBT. Tuntutan ini diajukan pada Rabu (2/8/2023) ke pengadilan federal di New York dan Boston.

Menurut tuntutan hukum itu, ribuan anggota militer aktif dan veteran menghadapi alasan diskriminatif dan sewenang-wenang. Mereka ditolak untuk mendapatkan perlakuan yang layak ketika mereka mencoba untuk memulai sebuah keluarga.

Baca Juga

Gugatan itu mengatakan, para veteran militer menginginkan perawatan fertilisasi in vitro, yang merupakan pengobatan paling efektif untuk infertilitas. Sejauh ini perawatan fertilisasi hanya diberikan kepada veteran heteroseksual yang telah menikah. Sementara perawatan fertilisasi ditolak bagi veteran yang lajang, pasangan yang belum menikah, mereka yang melakukan hubungan sesama jenis atau LGBT, dan bagi mereka yang tidak memiliki bukti bahwa infertilitas terkait dengan layanan mereka ketika bertugas.

Tuntutan itu menyatakan, Pemerintah AS telah bertindak diskriminatif dan tidak konstitusional karena menolak pengobatan berdasarkan jenis kelamin, orientasi seksual, status perkawinan atau penyebab ketidaksuburan. Di Boston, veteran Angkatan Udara, Ashley Sheffield menggugat Departemen Urusan Veteran karena ditolak untuk perawatan fertilisasi in vitro. Sheffield ditolak mendapatkan perawatan fertilisasi karena dia adalah homoseksual dan menikah dengan sesama wanita.

"Saya terkejut dan kecewa karena VA menolak saya dan veteran lain mendapatkan manfaat IVF karena kami berada dalam pernikahan sesama jenis. Kami berhak atas perlakuan yang sama, dan kami seharusnya tidak lagi diperlakukan sebagai warga negara kelas dua," ujar Sheffield.

Tuntutan hukum tersebut meminta pertanggungjawaban Pemerintah Amerika Serikat karena menciptakan hambatan terhadap akses perawatan kesehatan bagi veteran yang memiliki tingkat infertilitas lebih tinggi daripada populasi pada umumnya. Dalam sebuah rilis, lulusan West Point dan veteran Angkatan Darat, Renée Mihail mengatakan, dia telah melihat banyak teman dan kolega berjuang dengan kesuburan setelah bertugas di militer.

"Ini bukan hanya kebetulan. Layanan kami telah berdampak serius pada kemampuan kami untuk membangun keluarga," kata Mihail, seorang mahasiswa hukum magang di Klinik Layanan Hukum Veteran Yale.

Gugatan di pengadilan federal Manhattan terhadap Departemen Pertahanan AS dan Departemen Urusan Veteran mengatakan, kemandulan meningkat di komunitas militer. Penelitian mengungkapkan, faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kemandulan antara lain cedera terkait pertempuran, paparan bahan kimia beracun dan bahaya lingkungan, serangan seksual, dan pascagangguan stres traumatis.

Juru bicara Departemen Pertahanan Nicole R. Schwegman enggan berkomentar lebih lanjut mengenai tuntutan tersebut. Seorang juru bicara Departemen Kehakiman juga tidak menanggapi permintaan komentar.

sumber : AP
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement