REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Mantan presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menghadapi dakwaan pidana ketiganya atas upaya untuk membatalkan pemilu 2020 dan memblokir pengalihan kekuasaan presiden. Berbagai dakwaan yang dihadapi oleh Trump menimbulkan pertanyaan apakah dia akan menghabiskan sisa hidupnya di balik jeruji besi atau dapat kembali ke Gedung Putih dalam pemilihan presiden 2024.
“Pemilihan ini mungkin tentang kebebasan pribadi Donald Trump. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan, jika terbukti bersalah, dia dapat dijatuhi hukuman penjara kecuali dia menang dan dia menggunakan pengungkit keadilan untuk membalikkannya atau menghentikannya atau menjatuhkannya," kata Ari Fleischer, ahli strategi lama dari Partai Republik.
Sekarang ini bukan hanya perdebatan tentang tantangan negara, tetapi pertarungan partisan tentang apakah Trump harus menghabiskan waktu di penjara. Kritikus menuduh tuntutan hukum yang dihadapi Trump menjadi motivasi untuk kampanye pencalonan presiden. Trump menyangkal kritikan tersebut. Dia mengatakan, dakwaan tidak akan pernah diajukan jika dia tidak mencalonkan diri sebagai presiden.
“Pesan hukum adalah pesan politik dan pesan politik adalah pesan hukum. Itu bagian dari apa yang kami jalankan. Trump telah menjadikan masalah hukum sebagai fokus utama kampanyenya dan dari sudut pandang kami, pengiriman pesanlah yang berhasil," kata juru bicara kampanye Trump, Steven Cheung.
Trump kerap menyinggung 78 dakwaan negara bagian dan federal terhadapnya dalam pidato. Trump juga menggambarkan dirinya sebagai korban dari Departemen Kehakiman yang dipolitisasi dengan tujuan merusak prospek saingan politik utama Presiden Joe Biden. Pada aksi unjuk rasa, Trump mengatakan bahwa tuduhan itu bukan hanya sebagai serangan terhadap dirinya, tetapi juga pendukungnya.
"Mereka tidak mendakwa saya, mereka mendakwa Anda," kata Trump kepada pendukungnya dalam pertemuan umum di Erie, Pennsylvania.
Pada tingkat yang lebih praktis, Trump menghadapi tindakan penyeimbangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia berkampanye sambil menghadapi kemungkinan persidangan di setidaknya tiga yurisdiksi berbeda.
Trump akan muncul di pengadilan federal Washington pada Kamis (3/8/2023) untuk menghadapi dakwaan terbaru sebelum menghadiri jamuan makan malam Partai Republik di Alabama pada Jumat (4/8/2023). Trump menghadapi dakwaan lain di Florida setelah penasihat khusus Jack Smith mengajukan tuntutan pidana tambahan dalam kasus terkait penanganan dokumen rahasia.
Trump juga menghadapi potensi dakwaan baru di Atlanta terkait upaya membatalkan hasil pemilu 2020 di Georgia. Dakwaan ini dikhawatirkan akan menjadi kendala bagi Trump untuk menghadiri debat presiden pertama Partai Republik pada 23 Agustus. Pejabat kampanye Trump mengatakan mereka tidak khawatir dengan tantangan logistik semacam itu. Cheung mencatat bahwa, hingga saat ini tidak ada acara kampanye Trump yang dijadwalkan ulang atau dibatalkan karena proses hukum.
"Kampanye Presiden Trump tidak akan terpengaruh oleh upaya negara bagian dalam campur tangan pemilihan, tidak peduli seberapa keras mereka berusaha," kata penasihat kampanye senior Trump, Jason Miller.
Setiap kasus terhadap Trump, mulai dari kasus dokumen rahasia di Florida hingga tuduhan memberikan suap kepada seorang wanita di New York dan dakwaan lainnya yang dirilis pada Selasa, membutuhkan persiapan persidangan yang matang. Terlebih, Trump adalah mantan presiden pertama yang menghadapi tuntutan pidana.
“Jelas, dalam keadaan normal, tidak mungkin untuk mempersiapkan lebih dari satu persidangan pidana pada satu waktu. Biasanya hal itu membuat kewalahan. Jadi gagasan memiliki banyak dakwaan yang Anda hadapi, bagi saya tidak terbayangkan," kata Barry Boss, seorang pengacara kriminal kerah putih terkemuka.
Secara umum, aturan mengharuskan terdakwa dalam kasus federal untuk hadir pada persidangan awal dan saat vonis dikembalikan. Di bawah pedoman Departemen Kehakiman, presiden yang menjabat umumnya dilindungi dari dakwaan dan tuntutan pidana. Jika Trump terpilih lagi menjadi presiden, maka dia dapat mengarahkan jaksa agung untuk membatalkan kasus federal, memecat jaksa, atau menguji batas kekuasaan presiden dengan mencoba memaafkan dirinya sendiri. Tetapi upaya itu hanya akan berlaku untuk kasus federal, bukan tuntutan pidana negara bagian yang dia hadapi di New York atau di Georgia.
Bahkan jika Trump tidak memenangkan pemilihan presiden, maka presiden yang mungkin terpilih dari Partai Republik kemungkinan akan menghadapi tekanan besar dari Trump untuk membatalkan dakwaan demi menenangkan pendukungnya. Ini adalah tekanan yang belum pernah dihadapi presiden sejak Gerald Ford mengampuni pendahulunya, Richard Nixon, karena kasus Watergate.
"Secara keseluruhan ini adalah berita yang luar biasa buruk dan dampaknya secara internasional akan sangat menghancurkan. Itulah mengapa orang perlu sadar," kata John Bolton, mantan penasihat keamanan nasional Trump dan sekarang menjadi kritikus.
Sejauh ini, Trump hanya menghadapi sedikit dampak politik dari dakwaannya. Bahkan dukungan terhadap Trump untuk meningkat. Fleischer mengatakan, para pemilih akan mulai melihat kemenangan dan kekalahan hukum Trump melalui lensa kampanye.
Fleischer mengatakan, jika Trump akhirnya harus menghabiskan banyak waktu di pengadilan, dia dapat membayangkan mantan presiden itu berdiri di tangga gedung pengadilan dan mengatakan kepada para pemilih yang menonton di rumah, dengan mengatakan, 'Saya tidak diadili, Anda diadili. Dan saya di ruang sidang ini berjuang untuk Anda'.
Ikuti Whatsapp Channel Republika