REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Republik Indonesia bersama Pemerintah Singapura dan Malaysia membahas peningkatan keselamatan navigasi dan perlindungan maritim di Selat Malaka atau Straits of Malacca and Singapore (SOMS). Pembahasan itu dilakukan dalam pertemuan The 46th Tripartie Technical Experts Group (TTEG) yang diselenggarakan oleh Malacca Straits Council (MSC) pada 2-3 Agustus 2023 di Singapura.
Direktur Kenavigasian Ditjen Hubla Kemenhub Capt. Budi Mantoro selaku Delegasi Indonesia dalam pertemuan tersebut seperti dikutip dari keterangan di Jakarta, Jumat (4/8/2023), menyampaikan Indonesia turut serta secara aktif membahas dan memfinalisasi beberapa inisiatif baru terkait pengembangan SOP keselamatan pelayaran di SOMS dan agenda lain yang dibahas dalam pertemuan tersebut.
"Kami memberikan beberapa masukan penting dalam finalisasi proyek 14 yang merupakan inisiasi baru tentang pengembangan SOP untuk aids to navigation virtual di SOMS dan proyek 15 tentang pengembangan SOP untuk mengatasi insiden kontainer jatuh di SOMS," ujar Budi.
Delegasi Indonesia, kata dia, juga telah membahas rencana revisi sistem rute kapal dan sistem pelaporan kapal serta membahas lebih lanjut proyek 13 yang diinisiasi oleh MSC dalam perpanjangan TTEG atau bagian dua pertemuan ke-46 TTEG pada Januari atau Februari 2024.
Budi menjelaskan, selama ini SOMS berfungsi sebagai salah satu jalur pelayaran yang paling strategis dan penting di dunia. Volume lalu lintas yang besar, panjangnya jalur, dan karakteristik geografisnya telah menjadi tantangan bagi tiga negara pesisir untuk memastikan keselamatan navigasi dan perlindungan lingkungan di selat tersebut.
"Mengakui hal tersebut, kami sangat menghargai apa yang disepakati oleh Indonesia, Malaysia, dan Singapura pada 1977, yang mengarah pada pembentukan TTEG," katanya.
"Selama hampir lima dekade, tiga negara pesisir telah menjaga kemitraan yang sangat baik dalam hal-hal yang menyangkut selat ini dan TTEG telah terbukti menjadi platform yang efektif untuk mengimplementasikan langkah-langkah koordinasi guna menjaga keselamatan, kebersihan, dan keamanan pelayaran di selat tersebut," ujarnya.
Dalam pertemuan tersebut, turut dibahas terkait inisiatif rencana untuk mengubah sistem pelaporan kapal wajib yang ada dan sistem rute kapal di SOMS serta menjajaki peningkatan pelayanan pemanduan di SOMS guna meningkatkan keselamatan navigasi dan perlindungan lingkungan laut di SOMS.
Lebih lanjut, Budi menyatakan komitmen yang dicapai dalam pertemuan itu tidak hanya ditujukan untuk tiga negara pantai, melainkan juga organisasi internasional, negara pengguna, dan para pemangku kepentingan lainnya untuk meningkatkan keselamatan navigasi dan perlindungan lingkungan di Selat Malaka.
"Kami ingin menegaskan kembali bahwa menjaga SOMS adalah tanggung jawab internasional dan tidak dapat hanya menjadi tanggung jawab negara pesisir saja, seperti yang ditetapkan oleh Pasal 43 UNCLOS," ujar Budi.
Ia pun menyampaikan apresiasi kepada Singapura selaku tuan rumah dan seluruh delegasi yang hadir dalam pertemuan tersebut. "Penghargaan yang sama juga kami sampaikan kepada para delegasi yang terhormat dari Malaysia, para pengamat dari IMO (Organisasi Maritim Internasional), negara pengguna serta organisasi internasional yang terlibat dalam kerja sama di SOMS. Mari kita bersama-sama menjaga SOMS tetap terbuka, aman, dan bersih untuk perdagangan internasional," kata Budi.
Turut serta sebagai Delegasi Indonesia dalam pertemuan tersebut, yakni Kasubdit Perambuan dan Perbengkelan, Kasubdit Perencanaan Teknis Kenavigasian, Atase Perhubungan di Malaysia, Atase Perhubungan di Singapura serta perwakilan dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dan Pelindo Jasa Maritim.
Ikuti Whatsapp Channel Republika