REPUBLIKA.CO.ID, NEW DELHI – Pengadilan India mempertanyakan apakah penghancuran rumah dan toko milik Muslim masuk dalam kategori aksi pembersihan etnis. Sebanyak 300 rumah dan toko Muslim di Distrik Nuh, Negara Bagian Haryana dihancurkan dalam beberapa hari terakhir. 

Pengadilan Tinggi Punjab dan Haryana, menurut laman Aljazirah, Selasa (8/8/2023) memerintahkan penghentian merobohkan bangunan-bangunan itu yang telah berlangsung selama empat hari. Aksi tersebut terjadi setelah terjadi bentrokan Muslim dan Hindu. 

‘’Isu ini juga memunculkan pertanyaan apakah bangunan milik komunitas tertentu dihancurkan di bawah penetapan hukum yang bermasalah dan apakah pembersihan etnis dilakukan oleh pemerintah negara bagian,’’ demikian pernyataan pengadilan tinggi tersebut.

Hakim GS Sandhawalia dan Harpreet Kaur Jeewan mengkaji otoritas negara bagian melakukan penghancuran bangunan milik Muslim itu tanpa mengikuti prosedur yang ditetapkan hukum atau menerbitkan peringatan terlebih dulu kepada para pemilik properti itu. 

Pemerintaahan di Haryana yang dikuasai partai berkuasa Bharatiya Janata Party (BJP) menghancurkan ratusan rumah, toko, dan lapan di Nuh. Satu-satunya distrik di Haryana yang mayoritas penduduknya adalah Muslim. 

Dalam beberapa tahun terakhir, kelompok-kelompok pembela HAM mengecam BJP yang membuldoser properti terutama milik Muslim yang disangka terlibat dalam kasus kekerasan. Tindakan ini kerap dilakukan di negara bagian yang dikuasai partai sayap kanan ini. 

Observasi yang dilakukan Pengadilan Tinggi Punjab dan Haryana tersebut merupakan contoh langka dalam peradilan India yang menanyakan pertanyaan yang selama ini sering dilontarkan oleh kelompok pembela HAM dan para pakar di seluruh dunia. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika