REPUBLIKA.CO.ID, CANBERRA -- Senator Australia dari suku Aborigin, Lidia Thorpe, mendesak Pemerintah Australia mengakui kedaulatan dan wilayah Palestina yang saat ini secara ilegal diduduki Israel sejak 1967. Juga meminta Australia mendorong Israel mengakhiri pendudukan atas Palestina.
‘’Pemerintahan ini, baik di dalam maupun luar negeri, harus mengakui kedaulatan Palestina atas seluruh tanah yang direnggut sejak 1967 dan mendesak Israel mengakhiri pendudukannya,’’ kata Thorpe saat berpidato di Senat Australia, seperti dilansir Middle East Monitor, Jumat (11/8/2023).
Thorpe mengecam kekerasan di wilayah pendudukan Palestina, kebrutalan Israel serta pembunuhan terhadap warga Palestina. Ia mengingatkan, selama 2022 terdapat 170 kematian warga Palestina termasuk 53 anak-anak akibat kejahatan Israel.
Sejak awal 2023, sebanyak 160 warga Palestina kehilangan nyawa termasuk 35 anak-anak. Tiga pembunuhan atas warga Palestina terjadi empat hari lalu.
‘’Kita tahu duka dan kemarahan ini, menyatukan First People (aborigin) dan Palestina. Kita berbagi sejarah dan kenyataan upaya genosida dan keduanya belum mendapat kebebasan menentukan nasib sendiri, pemerintahan, dan kedaulatan,’’ ujar Thorpe.
Menurut dia, baik Palestina maupun Aborigin mengalami bagaimana rasanya betapa lambatnya semua berakhir. Merasakan kekerasan yang kian memakan korban lebih banyak. Semua tahu tentang apartheid dan dijajah oleh kekuatan yang tak mampu mengakui kebenaran.
Maka, ia menyambut gembira keputusan Pemerintah Australia yang kembali menggunakan istilah ‘’wilayah pendudukan Palestina’ dalam komunikasi resmi. Mestinya, kata dia, Australi bergerak lebih jauh dan mengakui negara Palestina. Sudah ada 140 bangsa termasuk Vatikan.
Sekutu Israel, AS kini juga sudah menggunakan istilah yang jarang dipakai yaitu ‘serangan teror’ untuk mengecam pembunuhan warga Palestina oleh pemukim Yahudi.
Polisi Israel menahan dua pemukim Yahudi atas pembunuhan terhadap pemuda 19 tahun, Jumat (4/8/2023) dekat Desa Burqa.’’Kami mengecam keras serangan teror oleh pemukim ekstremis Israel kemarin,’’ kata Deplu AS, Sabtu tengah malam.
Ini pertama kalinya AS menggunakan istilah tersebut dalam konteks kekerasan yang dilakukan pemukim Yahudi. Ini bahasa tajam yang dilontarkan Washington yang menunjukkan rasa frustrasi terkait kekerasan di Tepi Barat di bawah pemerintahan sayap kanan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika