REPUBLIKA.CO.ID, KABUL -- Taliban Afghanistan merayakan ulang tahun kembalinya mereka ke berkuasa. Kelompok itu memperingati pengambilalihan Kabul dan berdirinya apa yang mereka sebut keamanan di seluruh negeri di bawah sistem Islam.
Taliban menggelar serangan kilat usai pasukan asing yang dipimpin Amerika Serikat (AS) menarik diri setelah 20 tahun berperang di Afghanistan. Taliban memasuki ibu kota pada 15 Agustus 2021, ketika presiden yang didukung AS, Ashraf Ghani, melarikan diri dan pasukan keamanan Afghanistan, yang dibentuk dengan dukungan Barat selama bertahun-tahun, hancur.
"Pada ulang tahun kedua penaklukan Kabul, kami ingin mengucapkan selamat kepada para mujahid Afghanistan dan meminta mereka untuk berterima kasih kepada Allah SWT atas kemenangan besar ini," ujar juru bicara Taliban, Zabihullah Mujahid, dalam sebuah pernyataan, Selasa (15/8/2023).
Di hari perayaan itu keamanan Kabul dijaga dengan sangat ketat. Para tentara meningkatkan pemeriksaan. Parade Taliban diperkirakan berlangsung sepanjang hari. Sejumlah departemen pemerintah termasuk kementerian pendidikan, mengadakan kegiatan untuk merayakannya.
"Sekarang keamanan di seluruh negeri ini terjamin, seluruh wilayah negara ini dikelola di bawah satu kepemimpinan, sistem Islam diberlakukan dan segala sesuatu dijelaskan dari sudut pandang syariah," kata Mujahid.
Afghanistan menikmati perdamaian yang belum pernah terjadi selama beberapa dekade. Namun PBB mengatakan masih ada puluhan serangan terhadap warga sipil, beberapa di antaranya diklaim oleh ISIS yang merupakan saingan Taliban.
Bagi banyak perempuan yang menikmati kebebasan dan hak-haknya selama dua dekade pemerintahan yang didukung oleh pemerintah Barat, keadaan mereka menjadi lebih buruk sejak kembalinya Taliban.
"Sudah dua tahun sejak Taliban mengambil alih kekuasaan di Afghanistan. Dua tahun yang menjungkirbalikkan kehidupan perempuan dan anak perempuan Afghanistan, hak-hak dan masa depan mereka," kata wakil sekretaris jenderal PBB Amina Mohammed dalam pernyataannya.
Mujahid tidak menyinggung masalah pendidikan perempuan yang menjadi perdebatan dalam pernyataannya.
Sejak Taliban berkuasa sebagian besar anak perempuan di atas usia 12 tahun tidak diikutsertakan dalam pelajaran. Bagi banyak pemerintah Barat, larangan tersebut merupakan hambatan besar bagi harapan untuk mendapatkan pengakuan resmi dari pemerintahan Taliban.
Taliban mengaku menghormati hak-hak perempuan sesuai dengan interpretasi mereka pada hukum Islam. Tapi melarang perempuan Afghanistan bekerja di lembaga-lembaga kemanusiaan, menutup salon-salon kecantikan, melarang perempuan pergi ke taman-taman, dan membatasi pergerakan perempuan dengan wajibkan mereka bepergian dengan muhrim.
Jurnalisme yang berkembang selama dua dekade pemerintahan yang didukung pemerintah Barat, juga ditekan secara signifikan.
Pekerja media dan aktivis masyarakat sipil ditahan, termasuk advokat pendidikan terkemuka Matiullah Wesa. Taliban juga meningkatkan kewaspadaan kelompok-kelompok hak asasi manusia.
Taliban tidak banyak memberikan komentar mengenai isu-isu tersebut tapi mengatakan penegak hukum dan badan intelijen menyelidiki kegiatan yang dianggap mencurigakan untuk mencari penjelasan. Sisi positifnya, menurut perwakilan khusus PBB, sejak Taliban berkuasa korupsi yang meledak seiring dengan kucuran dana dari Barat selama bertahun-tahun setelah Taliban digulingkan pada tahun 2001, telah berkurang.
Ada juga tanda-tanda larangan Taliban terhadap penanaman narkotika secara dramatis mengurangi produksi opium di negara yang selama bertahun-tahun menjadi sumber opium terbesar di dunia.
Taliban berharap kemajuan ini membantu masyarakat mengakui pemerintah mereka dan mencabut sanksi, serta pembebasan sekitar 7 miliar dolar AS aset bank sentral yang dibekukan di Federal Reserve Bank of New York pada tahun 2021 setelah Taliban berkuasa. Separuh dana itu kemudian ditransfer ke Swiss Trust.
Menurunnya bantuan menyebabkan kesempatan kerja dan produk domestik bruto menyusut. PBB memperkirakan lebih dari dua pertiga penduduk membutuhkan bantuan kemanusiaan untuk bertahan hidup.
Ikuti Whatsapp Channel Republika