REPUBLIKA.CO.ID, MOSKOW -- Presiden Rusia Vladimir Putin pada Selasa (15/8/2023) menyatakan tidak mengesampingkan kemungkinan integrasi AUKUS dalam aliansi militer NATO untuk menguatkan dominasi Barat di Asia-Pasifik.
Saat memberikan sambutan dalam Konferensi Keamanan Internasional Moksow Ke-11 melalui tautan video, Putin mengatakan negara-negara Barat menentang pembentukan dunia multipolar dengan memanfaatkan konflik-konflik lama dan memprovokasi konflik-konflik baru guna mencegah munculnya pusat kekuatan baru.
"Tujuan mereka yang melakukan hal ini sudah pasti: yakni untuk terus mendapatkan keuntungan dari tragedi kemanusiaan, mengadu domba satu sama lain, memaksa negara lain agar tunduk dalam kerangka sistem neokolonial, untuk mengeksploitasi sumber daya mereka tanpa henti," kata Putin.
Anggota-anggota NATO terus mengembangkan potensi serangan baru sembari menghancurkan sistem kendali senjata yang ada, memperluas area konfrontasi dan memindahkannya ke ruang angkasa dan ruang digital, serta menggunakan cara-cara militer dan non-militer untuk menekan yang lain, sambung dia.
Dia menilai AS berusaha mengubah sistem interaksi antarnegara yang telah berkembang di kawasan Asia-Pasifik untuk memperluas kendalinya atas kawasan tersebut.
"Memajukan apa yang disebut strategi Indo-Pasifik ditujukan untuk menciptakan asosiasi militer-politik yang dikendalikan oleh Washington. Kami tidak mengesampingkan mereka tengah mengantarkan diri kepada integrasi penuh pasukan NATO dengan struktur blok AUKUS," kata Putin.
Pada 15 September 2021, AS, Inggris, dan Australia mengumumkan pembentukan pakta keamanan trilateral AUKUS, yang membuat Canberra bisa mendapatkan kapal selam bertenaga nuklir.
Putin mengatakan konflik di dunia, termasuk Mali dan Ukraina berasal dari perjalanan geopolitik, keegoisan, dan aksi neokolonial Barat.
Meski demikian, Putin mengatakan bahwa komunitas internasional dapat menurunkan konfrontasi di tingkat global dan regional, menghilangkan tantangan dan risiko, serta memperkuat kepercayaan.
"Kami telah dan tetap menjadi pendukung kuat tatanan dunia multipolar berdasarkan prioritas norma dan prinsip hukum internasional, kedaulatan dan kesetaraan negara, kerja sama dan kepercayaan,” tegasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
