REPUBLIKA.CO.ID, PADANG - Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) menegaskan, akan terus mengupayakan dialog inklusif terkait dengan penyelesaian konflik yang terjadi di Myanmar.

"Dari dalam ASEAN sendiri tantangan yang dihadapi ialah konflik Myanmar yang kerap menjadi sorotan," kata Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi saat menyampaikan kuliah umum bertajuk "Peran Kementerian Luar Negeri dalam pelaksanaan diplomasi soft power Indonesia" melalui rekaman video, Senin (21/8/2023)

Melalui posisi Indonesia sebagai Ketua KTT ASEAN 2023, pemerintah akan berupaya semaksimal mungkin mencarikan solusi perdamaian terbaik seperti dialog inklusif yang dilakukan oleh pemangku kepentingan di Myanmar.

Duta Besar Indonesia untuk Belanda 2011 hingga 2015 tersebut mengatakan misi perdamaian itu akan sangat tergantung dengan sikap pemangku kepentingan di Myanmar, khususnya junta militer.

"Ini sangat tergantung pada stakeholder (pemangku kepentingan, red) terutama junta militer guna mencari solusi damai yang berkelanjutan," ujar dia.

Retno Marsudi juga menegaskan negara-negara yang tergabung di ASEAN secara konsisten mendorong implementasi lima poin konsensus. Termasuk memastikan Myanmar menghormati Piagam ASEAN secara keseluruhan.

Senada dengan itu, Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah mengatakan Pemerintah Indonesia terus membangun dan menjalin komunikasi antar-pihak yang bertikai di Myanmar.

"Nantinya kalau mereka sudah merasa lebih nyaman membicarakan isu perdamaian, maka sudah ada fondasi yang kita bangun sebelumnya," kata Teuku.

Teuku mengatakan berbicara fondasi perdamaian mengenai konflik suatu negara maka membutuhkan waktu yang cukup panjang, atau tidak bisa serta-merta langsung sesuai apa yang diharapkan.

Apalagi, konflik yang saat ini terjadi di Myanmar sudah dipicu atau muncul sejak awal kemerdekaan negara yang berbatasan langsung dengan India dan Bangladesh di sebelah barat, Thailand dan Laos di sebelah timur dan China di sebelah utara dan timur laut.

Masalah yang dihadapi juga cukup klasik seperti kelompok minoritas, disintegrasi dan masalah lainnya yang akhirnya memicu pertikaian di negara tersebut. Untuk menyelesaikan konflik Myanmar maka semua isu yang mencuat harus dibahas.

Ikuti Whatsapp Channel Republika