REPUBLIKA.CO.ID, KIEV – Presiden Ukraina Volodymr Zelenskyy menanggapi usulan Senator Amerika Serikat (AS) Lindesy Graham agar Ukraina mengumumkan penyelenggaraan pemilu tahun depan. Zelenskyy menyebut, pemilu pada masa perang bisa saja dilaksanakan jika para mitra berbagai biayanya, parlemen menyetujuinya, dan semua warga dapat berpartisipasi.
Dalam wawancara televisi dengan Natalia Moseichuk, pembawa acara Saluran 1+1, Zelenskyy mengungkapkan dia telah membahas potensi penyelenggaraan pemilu di Ukraina dengan Graham, termasuk pertanyaan tentang pendanaan dan perlunya mengubah undang-undang.
“Saya memberi Lindsey jawaban yang sangat sederhana dengan sangat cepat. Dia sangat senang dengan hal itu. Asalkan legislator kita mau melakukannya,” ucap Zelenskyy, Ahad (27/8/2023).
Zelenskyy mengatakan, dibutuhkan biaya 5 miliar hryvnia untuk menyelenggarakan pemilu di masa damai. “Saya tidak tahu berapa banyak (biaya) yang dibutuhkan di masa perang. Jadi saya mengatakan kepadanya (Lindsey Graham) bahwa apakah AS dan Eropa memberikan dukungan finansial,” ujarnya.
Menurut Zelenskyy, Ukraina juga memerlukan bantuan untuk menyediakan akses suara tambahan bagi jutaan warganya di luar negeri, terutama di Uni Eropa. “Ada jalan keluarnya. Saya siap untuk itu,” katanya.
Zelenskyy pun mengisyaratkan bahwa dia masih memprioritaskan kemampuan perlawanan Ukraina terhadap Rusia. “Saya tidak akan mengambil uang dari senjata dan memberikannya untuk pemilu. Dan ini diatur oleh undang-undang,” ucapnya.
Lindsey Graham bersama dua senator AS lainnya, yakni Richard Blumenthal dan Elizabeth Warren melakukan kunjungan ke Kiev pada 23 Agustus lalu. Dalam kunjungan itu, mereka memuji perlawanan dan perjuangan Ukraina menghadapi Rusia.
Pada kesempatan tersebut, Graham menyampaikan kepada Zelenskyy bahwa dia dan para senator AS lainnya akan berusaha agar pasokan senjata untuk Ukraina tetap mengalir. Tujuannya adalah agar mampu memenangkan perang melawan Rusia.
“Tapi saya juga akan mengatakan kepadanya (Zelenskyy) ini: Anda harus melakukan dua hal sekaligus. Kita membutuhkan pemilu di Ukraina tahun depan. Saya ingin melihat negara ini menyelenggarakan pemilu yang bebas dan adil meskipun sedang diserang,” kata Graham.
Pemilu saat ini tidak dapat digelar di Ukraina di bawah darurat militer, yang harus diperpanjang setiap 90 hari. Darurat militer yang saat ini berlangsung akan berakhir pada 15 November. Ukraina seharusnya menggelar pemilu parlemen pada Oktober mendatang. Sementara pemilu presiden dihelat pada Maret tahun depan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
