Pada zaman yang lebih modern, pendiri Korea Utara Kim Il-sung dan putra serta penerusnya Kim Jong-il, memimpin produksi film propaganda secara rutin. Film propaganda yang disponsori negara juga telah digunakan di Timur Tengah dengan tingkat keberhasilan yang berbeda-beda.
Perang saudara di Suriah menjadi titik fokus sinetron serial televisi Ramadhan dalam satu dekade terakhir, termasuk beberapa sinetron yang mendukung Presiden Suriah Bashar Assad. Iran secara teratur mendanai film-film yang mengagung-agungkan kelompok garis keras dan kekuatan paramiliter yang didukungnya di seluruh wilayah.
Sedangkan di Rusia saat ini, propaganda sebagai fiksi bukanlah upaya yang sembarangan. Pihak berwenang Rusia berbicara secara terbuka tentang niatnya untuk membawa narasi Rusia seputar perang Ukraina ke layar lebar.
Presiden Rusia Vladimir Putin telah memerintahkan Kementerian Kebudayaan untuk memastikan bioskop memutar film dokumenter tentang operasi militer khusus. Lembaga negara itu juga telah memprioritaskan tema-tema yang diminta ketika mengalokasikan dana negara untuk film.
Ide-ide cerita yang didorong termasuk kepahlawanan dan sikap tidak mementingkan diri sendiri yang dilakukan para pejuang Rusia di Ukraina. Tentu saja ide melawan manifestasi modern dari ideologi Nazi dan fasis yang merupakan tuduhan Putin terhadap para pemimpin Kiev juga menjadi fokus film yang diproduksi.
Pendanaan negara yang dapat dimanfaatkan oleh para pembuat film Rusia tahun ini lebih besar dari sebelumnya. Pemerintah mengucurkan 30 miliar rubel yang ditawarkan oleh dua badan pemerintah dan sebuah organisasi nirlaba yang dikelola negara. Hal ini merupakan bagian penting dari industri saat ini yang sangat bergantung pada pendanaan negara selama bertahun-tahun.
Kritikus film Rusia Anton Dolin menggambarkan fenomena itu sebagai sistem yang kejam. Negara menjadi produser utama dan terkaya di negara tersebut.
Dolin mencatat, semua film harus mendapat izin pemutaran dari Kementerian Kebudayaan. Mekanisme sensor pun berhasil menyaring, bahkan bagi kelompok yang tidak mengambil uang dari pemerintah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
