REPUBLIKA.CO.ID, DAKAR -- Militer Gabon melakukan kudeta pada Rabu (30/8/2023) dan membatalkan hasil pemilihan presiden. Militer berupaya menyingkirkan presiden yang telah memegang kekuasaan selama 55 tahun.
Upaya kudeta terjadi beberapa jam setelah Presiden Gabon Ali Bongo Ondimba (64 tahun) dinyatakan sebagai pemenang pemilu. Beberapa menit setelah pengumuman tersebut, suara tembakan terdengar di pusat Ibu Kota, Libreville. Puluhan tentara berseragam muncul di televisi pemerintah pada dan mengumumkan bahwa mereka telah merebut kekuasaan.
"Para prajurit bermaksud untuk membubarkan semua institusi republik,” kata juru bicara militer.
Situasi di ibu kota belum jelas dan belum ada kabar dari presiden. Perusahaan intelijen swasta Ambrey mengatakan, semua operasi di pelabuhan utama negara itu di Libreville telah dihentikan. Sementara pihak berwenang menolak memberikan izin bagi kapal untuk berangkat. Belum diketahui apakah maskapai penerbangan beroperasi di negara tersebut.
Upaya kudeta ini terjadi sekitar satu bulan setelah tentara yang memberontak di Niger merebut kekuasaan dari pemerintah yang dipilih secara demokratis. Kudeta di Gabon akan menambah jumlah kudeta di Afrika Barat dan Tengah menjadi delapan sejak 2020.
“Meskipun benua kita telah terguncang dalam beberapa minggu terakhir oleh krisis yang disertai kekerasan, yakinlah bahwa saya tidak akan pernah membiarkan Anda dan negara kita, Gabon, menjadi sandera dalam upaya destabilisasi. Tidak pernah," ujar Bongo dalam pidato tahunan Hari Kemerdekaan Gabon pada 17 Agustus.
Berbeda dengan Niger dan dua negara Afrika Barat lainnya yang dijalankan oleh junta militer, Gabon belum pernah dilanda kekerasan kelompok militan dan dipandang relatif stabil. Namun menurut Bank Dunia, hampir 40 persen penduduk Gabon yang berusia 15-24 tahun kehilangan pekerjaan pada 2020.
Gabon adalah anggota produsen minyak OPEC, dengan produksi sekitar 181.000 barel minyak mentah per hari. Hal ini menjadikan Gabon sebagai produsen minyak terbesar kedelapan di Afrika sub-Sahara.
Pada saat sentimen anti-Prancis menyebar di banyak negara bekas jajahannya, Bongo yang berpendidikan Prancis bertemu dengan Presiden Emmanuel Macron di Paris pada akhir Juni. Prancis memiliki sekitar 400 tentara di Gabon.
Perdana Menteri Prancis Elisabeth Borne mengatakan, pemerintah memantau situasi di Gabon dengan cermat. "Para petugas yang memberontak berjanji untuk menghormati komitmen Gabon terhadap komunitas nasional dan internasional," ujar Borne.
Ketika ditanya tentang situasi di Gabon pada hari Rabu, diplomat utama Uni Josep Borrell mengatakan, hal itu akan dibahas oleh para menteri Uni Eropa pekan ini. Para menteri pertahanan dari 27 negara blok tersebut akan bertemu di Spanyol pada Rabu (30/8/2023) dan pertemuan para menteri luar negeri dijadwalkan pada Kamis (31/8/2023). Borrell akan memimpin kedua pertemuan tersebut. Persoalan Niger juga akan menjadi fokus dalam pertemuan itu.
“Jika hal ini benar, maka ini adalah kudeta militer lainnya, yang meningkatkan ketidakstabilan di seluruh wilayah,” kata Borrell.
Keluarga Bongo memiliki hubungan lama dengan mantan penguasa kolonial Prancis, sejak mendiang ayahnya, Omar Bongo, menjabat sebagai presiden selama empat dekade. Hal ini telah berada di bawah pengawasan hukum dalam beberapa tahun terakhir.
Beberapa anggota keluarga Bongo sedang diselidiki di Perancis. Sementara beberapa telah dikenakan tuduhan awal atas penggelapan, pencucian uang dan bentuk korupsi lainnya.
Bongo mengincar masa jabatan ketiga dalam pemilu akhir pekan ini. Dia menjabat dua periode sejak berkuasa pada 2009 setelah kematian ayahnya yang memerintah negara itu selama 41 tahun. Sekelompok tentara pemberontak lainnya mencoba melakukan kudeta pada Januari 2019, ketika Bongo berada di Maroko dalam masa pemulihan dari stroke, namun mereka dengan cepat dapat dikalahkan.
Dalam pemilu tersebut, Bongo menghadapi koalisi oposisi yang dipimpin oleh profesor ekonomi dan mantan menteri pendidikan Albert Ondo Ossa. Pencalonan Ossa secara mengejutkan muncul seminggu sebelum pemungutan suara.
Pemungutan suara diadakan di Gabon sejak kembalinya negara tersebut ke sistem multi-partai pada 1990. Pemungutan suara kerap berakhir dengan kekerasan. Bentrokan antara pasukan pemerintah dan pengunjuk rasa setelah pemilu 2016 menewaskan empat orang. Sementara pihak oposisi m mengatakan, jumlah korban tewas jauh lebih tinggi.
Khawatir terjadi kekerasan, banyak orang di ibu kota pergi mengunjungi keluarga mereka di wilayah lain sebelum pemilu atau meninggalkan Gabon sama sekali. Sementara warga lainnya menimbun makanan atau meningkatkan keamanan di rumah mereka.
Setelah pemungutan suara minggu lalu, Menteri Komunikasi Gabon, Rodrigue Mboumba Bissawou, mengumumkan jam malam mulai pukul 19.00 sampai jam 06.00 pagi. Dia mengatakan, akses internet dibatasi tanpa batas waktu untuk meredam disinformasi dan seruan kekerasan. NetBlocks, sebuah organisasi yang melacak akses internet di seluruh dunia, mengatakan, layanan internet mengalami pemulihan sebagian di Gabon setelah kudeta.
Ikuti Whatsapp Channel Republika