REPUBLIKA.CO.ID, HELSINKI -- Ribuan orang berkumpul di ibu kota Finlandia, Helsinki, pada Ahad (3/9/2023). Mereka memprotes atas rasisme dan kebijakan pemerintah terhadap hal tersebut.
Lebih dari 10 ribu pengunjuk rasa dan anggota lebih dari 100 organisasi, termasuk kelompok hak asasi manusia, berkumpul di Lapangan Senat Helsinki. Menurut lembaga penyiaran publik YLE, mereka kemudian berbaris menuju Taman Toolonlahti.
Para pengunjuk rasa mengungkapkan kekecewaannya atas kebijakan pemerintah yang menentang rasisme, merujuk pada pengarahan anti-rasisme pekan lalu. Mereka meminta pemerintah untuk menghormati konstitusi Finlandia dan perjanjian internasional yang telah ditandatangani.
Partai-partai dalam pemerintahan koalisi Finlandia mengumumkan pernyataan bersama pada Kamis (31/8/2023). Mereka sepaka atas pemberantasan rasisme dan mendorong kesetaraan dalam masyarakat Finlandia.
Hal ini terjadi setelah serangkaian skandal rasisme yang melibatkan para menteri yang melanda pemerintahan baru. Kasus ini berujung pada penunjukan kelompok kerja yang bertugas mengusulkan langkah-langkah nyata untuk mengatasi rasisme dan diskriminasi.
“Setiap menteri di pemerintahan akan meninggalkan rasisme dan berkomitmen untuk bekerja aktif melawan rasisme di Finlandia dan internasional,” kata Perdana Menteri Petteri Orpo yang Partai Koalisi Nasional (NCP) dikenal konservatif.
Pada Juni, pemerintah empat partai, termasuk Partai Finlandia yang anti-imigrasi, membentuk pemerintahan baru Finlandia. Mereka memegang 108 kursi dari 200 kursi di parlemen.
Menteri Ekonomi Vilhelm Junnila terpaksa mengundurkan diri karena berulang kali menyebut pemimpin Nazi Jerman Adolf Hitler. Dia sering menyebut Nazi di media sosial dan iklan kampanye.
Sedangkan Menteri Keuangan dan pemimpin partai Finlandia Riikka Purra meminta maaf pada Juli atas komentar yang dia akui telah diposting secara daring dengan akun anonim sekitar 15 tahun yang lalu. Namun dia berargumen bahwa komentar tersebut diambil di luar konteks.
“Jika saya diberi senjata, pasti ada mayat,” ujarnya dalam postingan blog lama setelah seorang anak berlatar belakang migran menirukan penembakan dengan jari.
Menteri Luar Negeri Finlandia Elina Valtonen harus meminta maaf kepada Turki atas postingan blognya pada 2008. Dia menyebut seorang pria sebagai “monyet Turki” dengan nama samaran.
Serangkaian skandal dari pemerintahan baru terpilih memicu ketegangan dengan Partai Rakyat Swedia (SPP) yang berhaluan tengah, yang merupakan anggota koalisi. Namun pemimpin SPP Anna-Maja Henriksson mengatakan, partainya mendukung kebijakan baru tersebut, sehingga kecil kemungkinan pemerintah akan mendapatkan cukup dukungan untuk mosi tidak percaya.
“Kalau SPP yang jadi pertanyaan apakah kita bisa berpartisipasi di pemerintahan atau tidak ke depan. Pengumuman tersebut merupakan indikasi jelas bahwa pemerintah tidak menerima rasisme dalam bentuk apa pun,” kata Henriksson.
Ikuti Whatsapp Channel Republika