REPUBLIKA.CO.ID, MOSKOW -- Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan kepada Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan pada Senin (4/9/2023), Rusia terbuka untuk berdiskusi mengenai kesepakatan biji-bijian Laut Hitam. Moskow keluar dari perjanjian tersebut Juli 2023, setahun setelah perjanjian tersebut ditengahi oleh PBB dan Turki.
Berbicara pada pembukaan pertemuan kedua kepala negara di resor Laut Hitam Sochi, Putin mengatakan kepada Erdogan, bahwa dia berharap mereka akan menyelesaikan pembicaraan mengenai pusat gas alam di Turki. Dia mengatakan, mereka juga akan membahas kesepakatan biji-bijian.
“Saya tahu Anda bermaksud mengangkat isu kesepakatan biji-bijian. Kami terbuka untuk negosiasi mengenai pertanyaan ini," kata Putin kepada Erdogan.
Erdogan sebelumnya memainkan peran penting dalam meyakinkan Putin untuk tetap berpegang pada perjanjian Black Sea Grain Initiative. Sedangkan PBB berupaya untuk membuat Putin kembali pada perjanjian tersebut.
Menurut Erdogan, dunia sedang menunggu berita mengenai masalah koridor gandum. “Semua menunggu apa yang akan keluar dari pertemuan kita hari ini,” ujarnya.
“Saya yakin pesan pada konferensi pers setelah pertemuan tersebut akan menjadi langkah penting bagi seluruh dunia, terutama bagi negara-negara Afrika," kata Erdogan.
Kesepakatan itu bertujuan menyalurkan gandum dari Ukraina ke pasar dunia melalui Laut Hitam dan meredakan krisis pangan global. Menurut PBB, krisis pangan telah diperburuk oleh invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina pada Februari tahun lalu.
Rusia dan Ukraina adalah dua produsen pertanian utama dunia, dan pemain utama di pasar gandum, barley, jagung, rapeseed, minyak rapeseed, biji bunga matahari, dan minyak bunga matahari. Namun Moskow memutuskan perjanjian yang membuka pengiriman bahan tersebut karena ekspor makanan dan pupuknya menghadapi hambatan. Rusia pun menilai tidak cukupnya pengiriman pasokan gandum Ukraina ke negara-negara yang membutuhkan.
Putin pun menegaskan, Rusia dapat kembali ke kesepakatan gandum jika Barat memenuhi memorandum terpisah yang disepakati dengan PBB itu. Meskipun ekspor makanan dan pupuk Rusia tidak terkena sanksi Barat yang diberlakukan setelah invasi Rusia ke Ukraina, Rusia menyatakan pembatasan pembayaran, logistik, dan asuransi telah menghambat pengiriman.
Sekretaris Jenderal PBB António Guterres mengatakan pada pekan lalu, telah mengirimkan serangkaian proposal konkret kepada Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov. Pengajuan ini bertujuan untuk menghidupkan kembali perjanjian Black Sea Grain Initiative.
Salah satu tuntutan utama Moskow adalah agar Bank Pertanian Rusia terhubung kembali ke sistem pembayaran internasional SWIFT. Uni Eropa menghentikannya pada Juni 2022 sebagai bagian dari sanksi besar yang dijatuhkan sebagai tanggapan atas invasi tersebut.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova mengatakan pada pekan lalu, bahwa hal-hal yang tersirat dalam perjanjian tersebut belum dilaksanakan terakhir kali. Dalam laporannya mengenai pertemuan Erdogan, televisi pemerintah Rusia mengatakan janji-janji yang dibuat kepada Rusia harus dilaksanakan.
Rusia telah memblokade pelabuhan-pelabuhan di Laut Hitam Ukraina sejak menginvasi negara tetangganya. Moskow mengancam akan memperlakukan semua kapal sebagai sasaran militer potensial setelah menarik diri dari perjanjian yang didukung PBB, yang memungkinkan Ukraina mengekspor puluhan juta metrik ton produk pertanian.
Sebagai tanggapan, Ukraina mengumumkan koridor kemanusiaan yang mencakup pantai barat Laut Hitam dekat Rumania dan Bulgaria. Pada akhir pekan lalu, kapal ketiga Anna-Theresa berbendera Liberia keluar dari Laut Hitam melalui Istanbul melalui koridor tersebut.
Rusia juga telah membahas inisiatif Putin untuk memasok hingga satu juta ton biji-bijian Rusia ke Turki dengan harga lebih murah. Pengiriman ini dapat diproses lebih lanjut di pabrik-pabrik Turki dan dikirim ke negara-negara yang paling membutuhkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
