REPUBLIKA.CO.ID, BANGKOK -- Thailand akan mengadakan diskusi dengan Amerika Serikat mengenai masalah keamanan di sela-sela Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNGA). Perdana Menteri Thailand, Srettha Thavisin, mengatakan perjalanan luar negeri pertamanya adalah menghadiri Majelis Umum PBB yang dimulai pada pekan ketiga September.
Srettha baru saja mengambil sumpahnya di hadapan Raja Maha Vajiralongkorn, dan sibuk menyelesaikan prioritas kebijakan pemerintahnya untuk disampaikan ke Parlemen dalam beberapa hari mendatang. Shretta mengatakan, pada akhir pekan dia akan mengambil sumpah jabatan menteri keuangan. Mengingat jadwalnya yang padat, Srettha mengatakan dia tidak akan menghadiri KTT ASEAN di Jakarta.
Sretth mengatakan, panglima pasukan pertahanan Thailand yang baru diangkat telah menjadwalkan pembicaraan dengan AS mengenai masalah keamanan. Namun dia tidak merinci permasalahan keamanan yang dimaksud.
Srettha mengatakan, dia bertemu dengan para pemimpin militer pada Ahad (3/9/2023) untuk mendengarkan pemikiran mereka dalam upaya menjembatani kesenjangan antara tentara dan masyarakat yang semakin melebar selama hampir satu dekade pemerintahan yang didukung militer. Srettha mengatakan, dia ingin membantu meningkatkan komunikasi dan mendekatkan militer kepada rakyat.
"Militer telah melakukan banyak hal baik dan tidak ada penjelasan mengenai beberapa masalah di masa lalu," ujar Srettha, dilaporkan The Straits Times, Senin (4/9/2023).
Komentar terbaru Srettha menandakan perubahan dinamika dalam partai yang berkuasa setelah bersekutu dengan politisi konservatif untuk memenangkan jabatan puncak. Pertemuan Srettha dengan pasukan pertahanan berlangsung beberapa hari setelah perdana menteri sementara Prayut Chan-o-cha membuat penunjukan penting di angkatan bersenjata.
Pheu Thai, sebuah partai yang didukung oleh keluarga Thaksin Shinawatra, sebelumnya bersumpah untuk tidak bekerja sama dengan kelompok yang mendukung pemerintahan Prayut yang didukung militer. Pada Agustus, Thaksin kembali ke Thailand dan mengakhiri pengasingannya selama 15 tahun. Dia menerima pengampunan kerajaan pada tanggal 1 September. Raja Thailand mengurangi hukuman penjara mantan perdana menteri tersebut menjadi satu tahun.
Ikuti Whatsapp Channel Republika