REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Luar Negeri Thailand Don Pramudwinai di Jakarta, Selasa (11/7/2023), membela inisiatif Bangkok untuk melakukan beberapa kali pertemuan dengan perwakilan junta Myanmar. Hal ini dinilai sebagai pendekatan lain untuk menyelesaikan krisis di negara itu.

Menurut Don, pembicaraan yang sudah tiga kali diselenggarakan Thailand dengan mengundang junta Myanmar, telah sesuai dengan kesepakatan para pemimpin Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) berdasarkan dokumen Tinjauan dan Keputusan Implementasi Konsensus Lima Poin (5PC).

Dia merujuk pada artikel 14 dokumen yang dirilis usai KTT ASEAN 2022 di Phnom Penh, Kamboja, yang berbunyi ASEAN akan mempertimbangkan untuk menjajaki pendekatan lain yang dapat mendukung pelaksanaan Konsensus Lima Poin. "Jadi pertemuan informal pertama, kedua, termasuk yang ketiga sangat merujuk pada artikel nomor 14 dokumen tersebut, yaitu mencoba mengeksplorasi pendekatan lain," kata Don ketika ditemui di sela-sela Pertemuan ke-56 Menlu ASEAN (AMM).

Pertemuan terakhir yang diinisiasi Thailand dengan mengundang seluruh menlu ASEAN dan junta Myanmar pada Juni lalu, dikritisi oleh banyak pihak termasuk Indonesia selaku ketua ASEAN tahun ini. Akibatnya, hanya Menlu Laos dan menlu yang ditunjuk junta Myanmar yang hadir dalam pertemuan itu, sementara menlu ASEAN lainnya menyatakan tidak hadir.

Indonesia memandang pendekatan yang dilakukan Thailand dengan hanya melibatkan salah satu pihak yang berkonflik di Myanmar, telah menyalahi mandat 5PC. Namun, Don berpendapat bahwa pertemuan tersebut bersifat informal dan tidak dilaksanakan dalam kerangka ASEAN.

Dia pun menegaskan bahwa dialog inklusif di antara seluruh pemangku kepentingan di Myanmar merupakan "satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah ini. "Kami, seluruh keluarga ASEAN ingin melihat Myanmar kembali bergabung dalam pertemuan-pertemuan kami," ujar dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika