REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Presiden Amerika Serikat, Joe Biden tidak menghadiri puncak KTT ASEAN di Jakarta. Sebagai gantinya, Wakil Presiden AS, Kamala Harris akan menghadiri acara tersebut.
Keputusan Biden untuk tidak hadir dalam pertemuan tingkat tinggi Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau ASEAN, telah menimbulkan rasa frustrasi. Terutama karena Biden akan berada di India dan Vietnam pada waktu yang hampir bersamaan.
"Ketidakhadirannya (Presiden Biden) menjadi lebih mencolok dibandingkan yang seharusnya terjadi,” kata mantan menteri luar negeri Indonesia, Marty Natalegawa dikutip dari AP, Selasa (5/9/2023)
Namun, Marty mengakui ASEAN sedang berjuang untuk meyakinkan para pemimpin dunia bahwa mereka layak memainkan peran sentral di kawasan. ASEAN mewakili lebih dari 650 juta orang di 10 negara yang secara kolektif memiliki perekonomian terbesar kelima di dunia.
ASEAN belum menyelesaikan perselisihan sipil di Myanmar, yang mengalami kudeta militer dua tahun lalu. Myanmar tidak diundang dalam pertemuan tingkat tinggi ASEAN di Jakarta. Rencana perdamaian yang dicapai dengan jenderal tertinggi Myanmar juga tidak membawa kemajuan apa pun.
Negosiasi mengenai klaim teritorial di Laut Cina Selatan juga masih menemui jalan buntu. ASEAN menghadapi perselisihan internal mengenai persaingan global antara Amerika Serikat dan Cina. Beberapa negara anggota ASEAN seperti Filipina dan Vietnam telah mengupayakan hubungan yang lebih erat dengan Washington. Sementara Kamboja tetap berada di bawah kendali Beijing.
“Kita bisa mengeluh semau kita tentang negara-negara lain yang tidak menghormati kita atau tidak datang ke pertemuan puncak kita. Tetapi pada akhirnya, ini adalah sebuah titik refleksi," kata Marty.
"Jika ASEAN tidak menjadi lebih efektif, mungkin akan semakin sedikit pemimpin yang muncul," ujar Marty menambahkan.
Tak hanya Biden, Perdana Menteri Thailand Srettha Thavisin tak akan menghadiri KTT ASEAN. PM Thailand akan mengadakan diskusi dengan AS mengenai masalah keamanan di sela-sela Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNGA). Selain itu, ia juga sibuk menyelesaikan prioritas kebijakan pemerintahnya untuk disampaikan ke Parlemen dalam beberapa hari mendatang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
