REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa kawasan Asia Tenggara tidak boleh dijadikan arena rivalitas yang saling menghancurkan.
"Jadikanlah kapal ASEAN ini sebagai ladang untuk menumbuhkan kerja sama untuk menciptakan kemakmuran, menciptakan stabilitas, menciptakan perdamaian yang tidak hanya bagi kawasan tetapi juga bagi dunia," kata Jokowi dalam pembukaan KTT ke-43 ASEAN di Jakarta pada Selasa (5/9/2023).
Menurut Jokowi, para pemimpin ASEAN telah sepakat untuk tidak mengizinkan kawasan Asia Tenggara dijadikan sebagai proxy bagi kekuatan mana pun. Meskipun, Jokowi mengakui tantangan ke depan akan semakin berat dengan adanya perebutan pengaruh di antara kekuatan-kekuatan besar dunia.
"Samudera dunia terlalu luas untuk dilayari seorang diri, dalam perjalanan kita akan ada kapal-kapal lainnya, yaitu kapal-kapal mitra ASEAN. Mari kita bersama mewujudkan kerja sama yang setara dan saling menguntungkan untuk berlayar bersama menuju epicentrum of growth," ujar Jokowi.
KTT ke-43 ASEAN diselenggarakan di bawah tema keketuaan Indonesia yaitu "ASEAN Matters: Epicentrum of Growth".
Melalui tema itu, Indonesia ingin menjadikan ASEAN tetap relevan agar mampu menghadapi berbagai tantangan ke depan serta mendorong stabilitas dan perdamaian kawasan. Indonesia juga akan terus memperkuat kerja sama konkret agar kawasan Asia Tenggara tetap menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dunia.
KTT ASEAN dihadiri oleh kepala negara/pemerintahan dari Laos, Kamboja, Filipina, Singapura, Malaysia, Vietnam, dan Brunei Darussalam. Thailand mengirimkan Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri Sarun Charoensuwan karena Perdana Menteri Srettha Thavisin dan kabinetnya baru akan dilantik pada Selasa (5/9/2023). Pemimpin Timor Leste turut menghadiri KTT ASEAN dalam kapasitasnya sebagai pengamat.
Indonesia juga mengundang Bangladesh selaku ketua Asosiasi Negara Lingkar Samudera Hindia (IORA) dan Kepulauan Cook sebagai ketua Forum Kepulauan Pasifik (PIF). Sementara itu, Myanmar belum kembali berpartisipasi dalam KTT karena ASEAN tidak membolehkan Myanmar mengirim perwakilan politis dalam pertemuan-pertemuannya, menyusul krisis yang dipicu kudeta terhadap pemerintah terpilih negara itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
