REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kedutaan Besar Palestina untuk Indonesia mengajak dunia untuk melindungi pendidikan anak-anak Palestina dari penjajahan Israel. Kedutaan mengatakan setiap penderitaan anak Palestina akibat kebijakan-kebijakan penjajahan Israel tidak boleh hanya dilihat sebagai statistik.
"Negara Palestina mendesak masyarakat internasional untuk mengambil tindakan yang menentukan untuk melindungi hak pada pendidikan, menyediakan dukungan yang diperlukan untuk Sistem Pendidikan Palestin dan mengecam kebijakan-kebijakan Israel yang tak memiliki dasar hukum," kata pernyataan Kedutaan Besar Palestina pada Kementerian Luar Negeri Indonesia dan semua misi diplomatiknya, Rabu (6/9/2023).
Pernyataan ini juga ditunjukan pada Misi PBB dan lembaga khususnya, Delegasi Uni Eropa, Sekretariat ASEAN, Misi Permanen ASEAN, dan parlemen Indonesia. Dalam pernyataan ini Kedutaan Besar Palestina mengajak masyarakat internasional untuk bertindak sesuai hukum internasional dan resolusi PBB terkait untuk melindungi anak-anak Palestina dan akses mereka pada pendidikan.
"Negara Palestina mendesak dukungan masyarakat internasional untuk segara bertindak, sesuai dengan hukum internasional, termasuk resolusi terkait untuk mengatasi situasi ini dan mengambil langkah yang diperlukan untuk melindungi pendidikan, terutama menjelang Hari Perlindungan Pendidikan Internasional," kata kedutaan.
Dalam lembar fakta yang tercantum dalam pernyataan tersebut, Kedutaan Besar Palestina untuk Indonesia mencatat sejak 2023, pasukan pendudukan Israel telah membunuh 32 anak Palestina. Sebagian besar dengan menembakan peluru tajam ke tubuh bagian atas mereka.
Pada tahun ini pasukan Israel juga melukai lebih dari 1.000 anak-anak Palestina. Penahanan sewenang-wenang, penahanan rumah, menahan mereka di pos pemeriksaan, dan pembongkaran sekolah-sekolah juga banyak dilakukan.
Sepanjang 2023, Israel telah menahan lebih dari 882 anak Palestina, termasuk 43 anak di Kota Yerusalem selama bulan Maret. Hingga saat ini masih terdapat 160 anak yang ditahan pihak berwenang Israel termasuk 21 di penahanan administratif Israel.
Lebih dari 1,3 juta anak Palestina yang kembali ke sekolah harus melewati jalur yang berbahaya. Ancamannya berasal dari pasukan Israel maupun penduduk Yahudi. Selama paruh pertama 2023 lebih dari 433 peristiwa intervensi pasukan Israel pada sistem pendidikan Palestina, berdampak pada sekitar 50 ribu anak-anak, dengan rata-rata 2 insiden setiap hari.
Pada paruh pertama tahun 2022 untuk di Tepi Barat saja, PBB mencatat 115 pelanggaran yang melibatkan pendidikan termasuk menembakan gas air mata, granat kejut atau menembakan peluru karet. Intimidasi pasukan dan penduduk Israel di daerah pendudukan terjadi di sekolah-sekolah. Mempersulit siswa-siswi Palestina tiba di kelas. Hampir 8 ribu anak terdampak.
Menurut UNICEF beberapa bulan terakhir pihak berwenang pendudukan Israel membongkar tiga sekolah di Tepi Barat termasuk Sekolah Dasar Ein Samiya yang dibongkar pada 17 Agustus 2023, beberapa hari sebelum tahun ajaran baru dimulai. Dua sekolah juga dihancurkan antara tahun 2010 dan 2022.
Pendudukan Israel menggelar 36 pembongkaran yang mengincar 20 sekolah dan 9 taman kanak-kanak. Beberapa diantaranya mengalami pembongkaran lebih dari sekali. Kedutaan mengatakan perlu dicatat angka ini tidak termasuk pembongkaran sekolah di Gaza.
Ikuti Whatsapp Channel Republika