REPUBLIKA.CO.ID, NEW DELHI -- India mengubah nama negara mereka dari "India" menjadi "Bharat" dalam undangan makan malam KTT G20. Hal ini menimbulkan spekulasi bahwa pemerintah mungkin akan mengubah nama negara tersebut.
Dalam undangan itu, Presiden India Droupadi Murmu yang menyebut dirinya "Presiden Bharat". Berdasarkan konvensi, undangan yang dikeluarkan oleh badan konstitusi India selalu menyebutkan nama "India" jika teksnya dalam bahasa Inggris. Sedangkan nama "Bharat" digunakan jika teksnya dalam bahasa Hindi.
Namun, undangan makan malam G20 yang ditulis dalam bahasa Inggris menyebut Murmu sebagai Presiden Bharat. Seorang pejabat di kantor presiden enggan berkomentar mengenai perubahan nama tersebut.
Para kritikus menanggapi penggunaan bahasa Bharat dalam undangan tersebut dengan menyatakan bahwa, pemerintah mendorong agar nama negara diubah secara resmi. Hal ini sejalan dengan ideologi nasionalis Hindu pada pemerintahan Perdana Menteri Narendra Modi dan dorongannya untuk meningkatkan penggunaan bahasa Hindi.
Selama bertahun-tahun, pemerintahan nasionalis Partai Bharatiya Janata (BJP) yang dipimpin Modi telah mengubah nama kota-kota kolonial, dengan tujuan membantu India mengatasi mentalitas perbudakan. Dalam bahasa Inggris raksasa Asia Selatan disebut India, sedangkan dalam bahasa India disebut juga Bharat, Bharata, dan Hindustan.
Pembukaan konstitusi versi bahasa Inggris dimulai dengan kata-kata "Kami, rakyat India". Kemudian di Bagian Pertama dokumen tersebut dinyatakan “India, yaitu Bharat, akan menjadi Persatuan Negara-Negara.”
Dalam bahasa Hindi, konstitusi menggantikan penyebutan India dengan Bharat, kecuali bagian yang mendefinisikan nama negara tersebut, yang dalam bahasa Hindi berbunyi, “Bharat, yaitu India, akan menjadi Persatuan Negara-Negara.” Mengubah nama India menjadi Bharat memerlukan amandemen konstitusi yang harus disetujui oleh dua pertiga mayoritas di kedua majelis parlemen. Bagi sebagian orang, pemilihan waktu terjadinya kontroversi perubahan nama ini bersifat sugestif.
Penulisan perubahan nama terjadi beberapa hari setelah pemerintah mengumumkan sidang khusus parlemen selama lima hari yang mengejutkan pada akhir bulan ini, tanpa mengungkapkan agenda apa pun. Langkah tersebut memicu laporan yang belum dikonfirmasi bahwa perubahan nama dapat didiskusikan dan disahkan selama sesi tersebut.
Belum ada konfirmasi, apakah langkah tersebut sedang direncanakan. Namun anggota pemerintah dan partai berkuasa BJP telah menyarankan agar nama Bharat lebih diutamakan daripada India. Rashtriya Swayamsevak Sangh, induk ideologis BJP, selalu bersikeras menyebut negara itu Bharat.
Nama India dan Bharat telah ada selama lebih dari dua milenium....
Ikuti Whatsapp Channel Republika
