REPUBLIKA.CO.ID, HANOI -- Pemerintah Vietnam dan Filipina akan segera menandatangani perjanjian perdagangan beras untuk menjamin keamanan pangan. Kesepakatan itu terjadi di tengah melonjaknya harga beras di Filipina.
Kenaikan harga beras di Filipina meningkatkan inflasi di saat kenaikan harga bahan bakar juga terjadi. Kesepakatan tersebut dinilai perlu dilakukan meski pemerintah Manila menilai pasokan gandum dalam negeri mencukupi.
Berita tentang kesepakatan tersebut muncul dalam sebuah pernyataan yang dirilis setelah Perdana Menteri Vietnam Pham Minh Chinh dan Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. bertemu di sela-sela KTT ASEAN di Indonesia. “Dengan adanya jaminan tersebut akan menstabilkan situasi, tidak hanya bagi Filipina, tetapi juga bagi kita semua di kawasan ini,” kata Marcos kepada Chinh dikutip dari pernyataan yang dikeluarkan oleh kantor kepresidenan Filipina pada Kamis (7/9/2023).
Vietnam adalah eksportir beras terbesar ketiga di dunia pada lalu setelah India dan Thailand. Sedangkan Filipina adalah pembeli beras terbesar, memenuhi hampir 90 persen kebutuhan impornya.
Marcos yang juga menjabat Menteri Pertanian Filipina menyambut baik tawaran perjanjian pasokan lima tahun dari negara tetangganya. Pekan ini Filipina mulai memberlakukan batas atas harga beras, untuk melindungi konsumen dari manipulasi harga yang meluas oleh para pedagang yang bekerja sama dengan kartel industri.
Harga beras global melonjak ke level tertinggi dalam 15 tahun setelah India yang menyumbang lebih dari 40 persen perdagangan global pada Juli memerintahkan penghentian kategori ekspor terbesarnya. Tindakan ini diambil dalam upaya untuk menenangkan harga dalam negeri.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
