REPUBLIKA.CO.ID, TEL AVIV -- Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich telah memerintahkan legalisasi tiga pemukiman liar di wilayah pendudukan Tepi Barat bagian selatan. Dia memiliki peran pengawasan atas kegiatan permukiman di Kementerian Pertahanan Israel.
Smotrich mengatakan pada Rabu (6/9/2023) malam, akan memajukan pembangunan ketiga permukiman liar tersebut. Permukiman yang akan dilegalkan adalah permukiman Avigail dan Asael di bagian selatan Tepi Barat dan Beit Hogla di bagian tenggara Tepi Barat.
“Hal-hal besar sedang terjadi di permukiman ini,” tulis Smotrich akun media sosial X.
Dengan menggunakan nama-nama alkitabiah untuk Tepi Barat, Smotrich menyatakan, bahwa pemerintah Israel mempromosikan kebijakan sayap kanan, Zionis, dan nasionalis. Pemerintahan Israel saat ini, menurut Smotrich, memandang pembangunan pemukiman di Yudea dan Samaria sebagai aset bagi Negara Israel.
Menurut kelompok hak asasi manusia Israel Peace Now, pemerintah Israel telah mengumumkan rencana untuk membangun 12.885 unit permukiman di Tepi Barat dan Yerusalem Timur. Perkiraan menunjukkan, bahwa sekitar 700 ribu pemukim tinggal di lebih dari 250 pemukiman dan pemukiman liar di wilayah pendudukan Tepi Barat dan Yerusalem Timur. Padahal berdasarkan hukum internasional, semua pemukiman Yahudi di wilayah pendudukan dianggap ilegal.
Warga Palestina melakukan protes setiap hari Jumat untuk menentang pembangunan pemukiman ilegal Yahudi. Tentara Israel turun tangan dengan peluru tajam dan peluru plastik, gas air mata, dan terkadang air yang berbau busuk bercampur zat kimia untuk membubarkannya.
Demonstrasi terbaru pada awal September ketika Warga Palestina bereaksi di Tepi Barat terhadap ancaman pembangunan pemukiman Yahudi di atas tanah di Beit Dajan dan Kfar Qaddum, yang berafiliasi dengan Kalkilya, dan Beyt Dajan di sebelah timur Nablus.
Sebanyak tujuh orang Palestina terluka oleh peluru logam berlapis karet dari pasukan Israel terhadap para pengunjuk rasa. Sedangkan puluhan orang Palestina terkena gas air mata, kata kelompok tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika