REPUBLIKA.CO.ID, YERUSALEM -- Investasi asing di Israel anjlok 60 persen selama kuartal pertama tahun ini. Laporan yang dirilis oleh Kementerian Keuangan mengungkapkan, Israel menarik sekitar 2,6 miliar dolar AS investasi asing selama tiga bulan pertama tahun ini.
Jumlah tersebut menandai penurunan substansial sebesar 60 persen, jika dibandingkan dengan rata-rata angka triwulanan yang diamati pada 2020 dan 2022. “Penurunan ini tercermin dalam jumlah transaksi dan jumlah investor, keduanya menurun sepertiga dibandingkan tahun-tahun sebelumnya," ujar laporan tersebut, dilansir Middle East Monitor, Kamis (7/9/2023).
Berdasarkan statistik yang diberikan oleh Badan Pusat Statistik, laporan tersebut menyoroti bahwa investasi asing langsung selama kuartal awal 2023 mengalami penurunan yang drastis yaitu sebesar 34 persen menjadi 4,76 miliar dolar AS, jika dibandingkan dengan rata-rata triwulanan pada 2020 dan 2022. Laporan tersebut mengungkapkan, skala rata-rata transaksi keluar, termasuk merger dan akuisisi, mengalami penurunan tajam sebesar 80 persen pada kuartal pertama, atau turun menjadi 56 juta dolar AS dari sebelumnya sekitar 307 juta dolar AS pada 2020 dan 2022.
Kementerian Keuangan Israel mencatat, faktor yang berkontribusi terhadap penurunan ini adalah turunnya nilai perusahaan teknologi di Amerika Serikat. Laporan ini juga menyoroti tantangan global, seperti inflasi dan invasi Rusia ke Ukraina, sebagai penyebab kemerosotan ekonomi dunia.
Laporan tersebut mengakui bahwa pengurangan investasi di Israel mungkin terkait dengan ketidakpastian lokal dan internasional. Namun laporan ini tidak secara langsung membahas rencana perombakan sistem peradilan oleh pemerintahan sayap kanan Israel, yang telah memicu protes dan pemogokan besar-besaran di seluruh negeri. Hal ini menyebabkan perusahaan keluar dari pasar.
Laporan tersebut muncul setelah Israel pada Juli menolak laporan lembaga pemeringkat kredit Moody’s, yang memperingatkan tentang konsekuensi negatif dan risiko signifikan terhadap perekonomian negara pendudukan tersebut, setelah disahkannya undang-undang pertama reformasi peradilan pemerintah yang kontroversial.
Kepala Bursa Efek Tel Aviv, Itay Ben-Zeev, meminta pemerintah untuk menanggapi peringatan ini dengan serius. Namun, sebagai tanggapannya, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, mengatakan, laporan yang diungkapkan Moody's adalah reaksi sesaat.
"Perekonomian Israel didasarkan pada fondasi yang kuat dan akan terus tumbuh di bawah kepemimpinan berpengalaman yang memimpin kebijakan ekonomi yang bertanggung jawab," ujar Netanyahu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika